KARAWANG, RAKA – Pada tahun 2023 mendatang Pemerintah Pusat mewacanakan penghapusan tenaga honorer pada instansi pemerintah. Jika ini direalisasikan, Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang bisa kekurangan pegawai. Soalnya, ada 15 ribu orang jadi honorer.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang Jajang Jaenudin mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima surat resmi terkait rencana penghapusan tenaga honorer yang diwacanakan oleh kementerian. Namun jika hal tersebut benar, ia akan meminta untuk mengkaji ulang rencana tersebut. Pasalnya, tenaga honorer di Karawang sangat dibutuhkan, khususnya di dunia pendidikan dan kesehatan. Jumlah tenaga honorer di Karawang terhitung sebanyak 15 ribu orang, dan 70 persen diantaranya merupakan tenaga pengajar. “Masih banyak sekolah yang PNS nya hanya 2 atau 3 orang. Bahkan ada juga yang hanya kepala sekolah saja yang PNS,” katanya, Rabu (16/3).
Jajang mengatakan, tenaga honorer dibutuhkan karena di lingkungan Pemda Karawang masih kekurangan PNS. Jumlah PNS yang ada di Karawang saat ini sebanyak 9.764 orang. Selain itu, jumlah penambahan melalui CPNS dan PPPK juga sangat terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya PNS yang pensiun. “Tahun ini yang pensiun sebanyak 735 orang,” ucapnya.
Sampai saat ini, kata dia, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis secara lengkap, jika wacana itu akan diterapkan. Ia juga meminta agar para tenaga honorer tidak panik menyikapi wacana tersebut. “Pelayanan masyarakat harus dinomor satukan. Jika tidak bisa menyediakan pegawai, pelayanan mungkin akan terhambat. Saya yakin pemerintah pusat dalam membuat kebijakan akan ada pertimbangan secara matang dan solusi terhadap para tenaga honorer ini,” pungkasnya. (nce)
