KARAWANG, RAKA- Sopir truk angkutan barang disinyalir jadi sasaran pungutan liar (pungli) oknum petugas jembatan timbang. Maraknya pungli, membuat
Komisi V DPR RI datangi langsung jembatan timbang, salah satunya yang ada di Desa Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang.
Supardi (30), sopir truk berasal dari Indramayu, mengaku memiliki pengalaman pahit jadi korban pungli oknum petugas jembatan timbang. Dia pernah dimintai sejumlah uang karena kelebihan muatan. “Dulu saya pernah kan bawa mobil kelebihan muatan, nah ada petugas yang pungli, tapi ini di daerah lain,” katanya, Kamis (17/3).
Anggota Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengeluhkan sering terjadinya pungli yang dilakukan oleh para petugas timbangan kepada para sopir angkutan barang yang melebihi muatan atau overload. “Kami sangat menyayangkan ada beberapa oknum unit pelaksana timbangan, masih ada yang melakukan pungli kepada para sopir,” tuturnya, saat mengunjungi jembatan timbang Desa Balonggandu.
Proses pungli itu terjadi karena masih kurangnya teknologi yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan dalam menertibkan angkutan barang yang overload. “Saya rasa teknologi itu penting agar tidak ada lagi oknum-oknum petugas yang melakukan pungli,” tambahnya.
Ia menuturkan, kedepan Komisi V DPR RI akan merevisi Undang-undang Lalu Lintas untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. “Kami ke sini itu dalam rangka ingin tahu sebenarnya masalahnya itu dimana sih, kok sampai ada banyak sopir truk mogok di beberapa daerah,” tuturnya.
Menanggapi keluhan anggota DPR RI ini, Kepala BPTD wilayah IX Provinsi Jawa Barat, Denny Michles Adlan mengaku bahwa sistem timbangan di Balonggandu sudah memakai beberapa teknologi, sehingga mempercepat waktu pemeriksaan. “Kita udah memakai teknologi kalau di tempel saja alatnya udah tahu mobil ini melebihi beban atau tidak,” ungkapnya.(cr8)
