KARAWANG, RAKA – Bagi Anda pemburu kursi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang gagal tahun kemarin dan peminat baru, tahun ini masih banyak formasi guru yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang mengusulkan 1.700 formasi guru, dan 800 tenaga kesehatan, pertanian dan tenaga teknis lainnya. “Sudah diusulkan sebanyak 2.500. Formasi tahun 2022 masih diprioritaskan untuk guru,” ujar Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN BKPSDM Karawang Taopik Maulana kepada Radar Karawang.
Sedangkan untuk proses atau tahapan PPPK tahun 2021 lalu, kata Taopik, untuk yang non guru sudah hampir selesai tinggal menunggu penerbitan SK. Dari 99 yang orang yang lulus, 85 orang dianggap sudah selesai dan 14 orang masih dalam proses. “Terhitung mulai tanggal (TMT) nya 1 Februari kemarin,” katanya.
Adapun untuk PPPK guru, lanjutnya, masih tersisa 59 formasi yang akan diperebutkan dalam seleksi tahap ketiga. Pada seleksi PPPK tahap III itu, peserta yang tidak lolos pada seleksi tahap I dan II masih dapat mengikuti seleksi. Dengan demikian, guru honorer di Karawang masih memiliki peluang untuk menjadi PPPK. Hanya saja, pada tahap ketiga ini pelamar bisa dari luar daerah. Begitu juga tenaga pendidik dari Karawang bisa mencari formasi dari daerah lain.
Di sisi lain, keberadaan guru di sekolah swasta yang lulus PPPK secara tidak langsung menjadi ‘ancaman’ bagi para guru honor di sekolah negeri yang tidak lulus seleksi tersebut. Pasalnya, mereka yang tidak lulus seleksi, akan tersingkir dengan para guru jebolan PPPK. Seorang guru di Kecamatan Kotabaru yang mengaku bernama Ice (39) mengatakan, dia sudah belasan tahun jadi guru di sekolah swasta. Saat mengikuti tes PPPK untuk penempatan di SMK negeri, dia berhasil lulus. Dia melanjutkan, hasil yang memuaskan tersebut hasil dari usahanya belajar sungguh-sungguh beberapa minggu sebelum tes. Meski dia sudah menjadi guru bersertifikat, bukan berarti harus menganggap enteng tes. “Jika tanpa nilai sertifikasi pun, nilai saya sudah tinggi,” ungkapnya.
Kini, setelah lulus tes PPPK, dia mengaku manajemen sekolah di tempat dia mengajar mempersilahkannya untuk menyiapkan diri pindah ke sekolah negeri. “Sekolah sudah tahu saya lulus PPPK, dan kemungkinan saya hanya mengajar di sekolah negeri, tempat saya lulus PPPK,” tuturnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh guru olahraga yang meminta namanya dirahasiakan. Dia sudah bertahun-tahun mengajar di sekolah swasta, dan kemungkinan besar hanya bisa mengajar di sekolah negeri, tempat dia mendaftar saat tes PPPK. “Alhamdulillah saya juga lulus PPPK. Nilai murni tanpa sertifikasi. Nanti mengajarnya di sekolah negeri saja,” ujarnya.
Kondisi ini menurut aktivis pejuang guru honorer, Musbihin sudah tergambar dari hasil kelulusan PPPK guru tahap 2 yang diumumkan Kemendikbudristek pada 16 Desember 2021. Kelulusan PPPK guru ini memang akan diumumkan lagi pada 21 Desember, tetapi tidak mengubah hasil sebelumnya. “Sejak 17 Desember, air mata saya menetes terus. Banyak guru honorer yang menelepon saya sambil menangis,” ungkap Musbihin.
Mereka, kata Musbihin, melapor kalau tidak lulus lagi. Sudah terbayang bagaimana mereka nanti kalau formasinya sudah diisi guru bersertifikasi pendidik yang didominasi guru swasta. Yang membuat Musbihin makin sedih karena teman-teman GTT lulus passing grade, tetapi kalah ranking dengan guru swasta. “Sepertinya migrasi guru swasta ke sekolah negeri sudah tampak nyata. Lantas guru honorer negeri mau dibuang ke mana,” keluhnya.
Dia menyebutkan salah satu SMP swasta, 15 gurunya ikut tes PPPK guru tahap 2. Hasilnya, semuanya lolos formasi PPPK karena nilainya jauh di atas guru honorer negeri. “Sangat sulit bagi kawan-kawan GTT mendapatkan nilai di atas 700. Kalau guru bersedik nilainya pasti di atas 700 karena mereka sudah punya modal awal 500 poin,” terangnya.
Saat ini mereka hanya berharap ada kebijakan khusus pemerintah. Guru honorer negeri yang lulus passing grade sebaiknya mendapatkan prioritas. “Lucunya negeri ini. Guru honorer negeri malah digantikan posisinya oleh guru swasta yang selama ini sudah menikmati tunjangan profesi guru dari serdik yang dimilikinya,” ujar Musbihin. (nce/mal/psn)
