KARAWANG, RAKA – Sebanyak 402 orang yaitu kepala desa dan perangkat desa dari 24 kecamatan di Karawang mengikuti silaturahmi nasional (silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).
Keberangkatan para kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Apdesi Kabupaten Karawang ini, sejak pagi menggunakan sembilan bus dan tiga kendaraan pribadi, serta dua mobil ambulance dan Patwal Polres Karawang. Sekretaris Apdesi Karawang Alek Sukardi mengatakan, dalam kesempatan silatnas bersama Presiden RI Joko Widodo, dia bersama para kades di Karawang dan seluruh kades di Indonesia akan membahas terkait usulan sebelumnya, yaitu mengevaluasi Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. “Salah satunya poin alokasi dana desa untuk BLT minimal 40 persen. Itu yang nanti akan dibawa dalam silatnas di Jakarta bersama presiden,” katanya kepada Radar Karawang sebelum berangkat.
Alek juga mengatakan, para kepala desa seluruh Indonesia akan mengusulkan kenaikan pagu dana desa dari APBN tahun depan. Selain itu, pihaknya juga akan mengusulkan agar dana desa bisa dialokasikan untuk operasional desa bagi kepala desa. Dalam kesempatan silatnas tadi, kata dia, presiden menyampaikan jika pemerintah desa diberikan dana operasional dari dana desa sebesar 4 persen dari pagu anggaran dana desa, kemudian BLT dana desa yang awalnya menurut Perpres 104 nilainya minimal 40 persen sekarang menjadi maksimal 40 persen dari jumlah dana desa. Selain itu, lanjut Alek, dalam silatnas itu juga disebutkan oleh presiden stempel desa diubah menjadi gambar burung garuda seperti stempel bupati. “Poin keempat yaitu penyederhanaan SPJ dana desa,” pungkasnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi berjanji akan mengalokasikan 3 persen dari dana desa untuk biaya operasional Kepala Desa. Namun, dia akan mengupayakan biaya operasional pemerintahan desa naik pada tahun berikutnya. Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Pembukaan Silaturahmi Nasional Apdesi yang disiarkan juga dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden. “Pak Surta (Ketua Apdesi) minta Pak kalau bisa ya 4 persen atau 5 persen dari total anggaran. Ndak, ndak, ndak, untuk yang pertama, ya saya berikan tiga persen. Nanti tahun berikut bisa ke 4 atau 5 persen, ini tolong dicatat,” kata Jokowi.
Adapun dana desa pada tahun 2021 sebesar Rp68 triliun. Jokowi menyampaikan selama ini pemerintah pusat telah menyalurkan dana desa sebesar Rp468 triliun untuk pemerintah desa. “Jangan dipikir ini uang kecil loh, ini uang gede sekali, besar sekali dalam sejarah negara ini berdiri. Desa diberi anggaran sampai Rp468 triliun itu belum pernah,” ujar dia. (nce)
