CIKAMPEK, RAKA – Rencana penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Cikampek, dinilai hanya menghabiskan uang untuk serapan anggaran.
Acep Suyatna, salah satu anggota DPRD Karawang menyampaikan, dalam penataan Pasar Cikampek seharusnya pemerintah melakukan perencanaan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan dengan matang. Sehingga anggaran yang dikucurkan tidak mubazir. “Kalau hanya menyimpan pohon di atas trotoar supaya tidak ada PKL, lebih baik jangan. Sayang anggaran,” kata Acep kepada Radar Karawang, Senin (17/12) kemarin.
Dikatakan anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) lima ini, Pemerintah Kabupaten Karawang seharusnya mengakomodir dan menyiapkan tempat PKL yang permanen, agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah. Tetapi PKL tetap bisa berjualan.
“Kalau disediakan tempat yang permanen, PKL bisa berjualan dengan nyaman tanpa melanggar perda, dan menambah PAD (pendapatan asli daerah) yang masuk kas daerah,” ujarnya.
Setelah itu, lanjut Acep, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten Karawang baru melaksanakan kegiatan, menjelang akhir tahun. Dia menilai rencana kegiatan pelaksanaan pengerjaan taman yang dilakukan oleh Dinas PRKP, hanya menghabiskan uang untuk serapan anggaran saja. “Coba dengan waktu yang sudah mepet sampai tanggal 24 ini, ada apa? Mau ngabisin uang untuk serapan anggaran? Mau buat taman dalam waktu 10 hari. Taman kayak apa?,” kata Acep.
Menurutnya, pemerintah baru bisa dikatakan berhasil menyelesaikan persoalan Cikampek, jika PKL bisa keluar dari trotoar dan bahu jalan.
“Ayo kita buktikan, bisa tidak PKL keluar dari trotoar dan bahu jalan. Kalau bisa berarti pemda berhasil,” ungkapnya.
Masih dikatakan Acep, dia selalu menyampaikan agar pemerintah daerah mencari tenaga ahli taman atau melakukan kerjasama daerah dengan Kota Bandung dan Surabaya. “Kami sudah sering sampaikan, cari tenaga ahli. Agar kita bisa membuat taman yang bagus. Sayang APBD sama CSR Kita,” pungkasnya. (cr2)
