KARAWANG, RAKA – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diputuskan beberapa waktu lalu, ternyata mengundang gelombang massa terus menerus. Jika sebelumnya aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berunjuk rasa sampai ada yang membakar celananya, kemudian serikat buruh, dan kemarin giliran aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggeruduk kantor Pemerintah Kabupaten Karawang.
Dalam aksinya mahasiswa menuntut tiga hal. Antara lain menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, meminta pemerintah mengevaluasi BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi), dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa BPH Migas atas dugaan penyelewengan BBM bersubsidi.
Dalam pantauan Radar Karawang, aksi tersebut sempat memanas saat masa aksi mendobrak pintu pagar Pemerintah Kabupaten Karawang, dan berhasil menjebolnya sehingga massa aksi bisa masuk ke halaman gedung pemerintah daerah.
Ketua GMNI Karawang Arief Kurniawan mengatakan, mahasiswa menilai kenaikan harga BBM bersubsidi bukan langkah yang solutif dalam memulihkan perekonomian. Ditambah kondisi masyarakat saat ini yang sedang berusaha pulih dari pandemi. “Kenaikan BBM sangat merugikan dan menyusahkan masyarakat, karena masih belum pulih dari dampak pandemi,” katanya kepada Radar Karawang, Senin (12/9).
Arief menilai anggaran subsidi BBM yang menurut pemerintah semakin besar dari tahun ke tahun, sama sekali tidak berbasiskan data yang akurat terkait konsumsi rill masyarakat atas bahan bakar minyak, terutama konsumsi BBM masyarakat miskin atau tidak mampu. “Kami menyoroti betul peran BPH Migas yang bertugas melakukan peraturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM,” tambahnya.
Mahasiswa FISIP Unsika ini juga menduga banyak indikasi terjadi penimbunan BBM. Hal ini karena BPH Migas sebagai lembaga pengatur dan pengawas tidak bekerja optimal. ” Seharusnya BPH Migas memiliki formula pengaturan dan pengawasan yang bisa tepat sasaran,” tuturnya.
Ia meminta KPK untuk mengaudit BPH migas yang memang terindikasi adanya mafia dalam tubuh BPH Migas yang merugikan masyarakat. “Kami pun meminta agar KPK mengaudit BPH Migas yang dimana BPH Migas sendiri dibentuk oleh pemerintah untuk memudahkan pengaturan migas,” pintanya.
Ketua DPRD Kabupaten Karawang Pendi Anwar menanggapi aksi unjuk rasa tersebut dengan positif. Ia mengucapkan terima kasih atas aspirasi GMNI. Pendi berjanji akan meneruskannya ke tingkat Pemerintah Pusat. “Saya sebagai penyampai aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, akan memfasilitasi dengan bentuk surat resmi kepada Pemerintah Pusat. Baik dari buruh, dan hari ini dari GMNI. Mudah-mudahan atas nama mahasiswa, masyarakat, dan buruh, pemerintah pusat bisa segera respons,” kata Pendi Anwar di sesi mediasi. (fjr)
