Alih-alih menekan membengkaknya biaya subsidi elpiji, saat ini pemerintah bersama PT PLN tengah mengkaji program konversi penggunaan kompor gas ke kompor listrik induksi untuk rumah tangga. Sayangnya, penggunaan kompor listrik berisiko menyulitkan masyarakat miskin.
Anggota DPRD Jawa Barat Gina Fadlia Swara mengatakan, penggunaan kompor listrik akan memakan daya yang tidak kecil, sehingga bakal membebani masyarakat kecil. Untuk itu kata dia, pihaknya tidak setuju konversi gas elpiji ke kompor listrik. Apalagi kompor listrik ini sekali colok memakan daya besar, 1200 watt. “Masyarakat kecil, pelaku usaha mikro dan menengah akan terbebani,” ujar anggota dewan dari daerah pemilihan Kabupaten Karawang dan Purwakarta ini.
Begitupun terkait rencana penghapusan daya listrik 450 VA. Ditegaskannya, rencana tersebut bakal membebani masyarakat kecil jika direalisasikan. Dikatakannya, penolakan penghapusan daya listrik 450 VA juga telah disuarakan partainya melalui Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Jawa Barat. Gina juga menegaskan, pihaknya akan selalu menolak kebijakan yang memberatkan masyarakat kecil.
Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN tengah menggodok program pengalihan penggunaan elpiji 3 Kg ke kompor induksi. Bahkan PLN tengah mendorong program peralihan pengguna elpiji 3 Kg ke kompor induksi hingga 15,3 juta pelanggan. Dia menilai, program konversi elpiji ke kompor induksi sebanyak 15,3 juta pelanggan akan menghemat APBN sebesar Rp85,6 triliun selama lima tahun setelah pelaksanaan program tersebut.
Sementara biaya paket konversi berupa kompor, utensil, pemasangan jalur khusus memasak dapat dialokasikan dari pengalihan sebagian penghematan subsidi. Menurutnya, jika program konversi elpiji ke kompor induksi diperluas untuk seluruh pelanggan PLN yang menjadi pengguna elpiji 3 Kg sebanyak 69,4 juta, maka akan menghemat belanja impor elpiji sebesar Rp44 triliun per tahun.
Namun jika program konversi hanya untuk 15,3 juta pelanggan, akan menghemat belanja impor elpiji sebesar Rp10,21 triliun per tahun. “Hemat biaya impor LPG dengan program konversi di tahun 2028 yakni Rp10,21 triliun per tahun,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII, baru-baru ini.
Menurut Darmawan, subsidi elpiji 3 kg yang tidak tepat sasaran telah membebani keuangan negara lebih dari Rp300 triliun sejak tahun 2017. Dikatakannya, subsidi tersebut sangat berpotensi terus membengkak dari tahun ke tahun karena penambahan jumlah pengguna dan volume penggunaan elpiji yang tidak dapat dikendalikan sesuai dengan target sasaran subsidi.
Dikatakannya, pengguna elpiji 3 Kg merupakan pelanggan PLN yang diindentifikasinya by name by address, dalam hal ini golongan pertama adalah 450 VA yang DTKS sejumlah 9,6 juta. Pihaknya sudah memeriksa 99,99 persen hampir semuanya menggunakan kompor elpiji 3 kg. Di samping itu, pelanggan 450 VA yang terdata non-DTKS 14,8 juta, 100 persen juga masih menggunakan kompor elpiji 3 Kg. Begitu juga dengan pelanggan 900 VA yang masuk kategori keluarga miskin DTKS sebesar 8,4 juta 100 persen juga masih menggunakan kompor LPG. “Untuk itulah pelanggan listrik kami yang menikmati subsidi yang juga pengguna LPG 3 Kg adalah 32,7 juta pelanggan. Kami mempunyai data mereka by name by address dan tagihan listrik mereka,” terangnya.
Belakangan, rencana tersebut menuai reaksi. Partai Gerindra menolak rencana pemerintah mengkonversi gas elpiji dengan kompor listrik. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, kompor listrik memakan daya yang besar sehingga membebani masyarakat kecil. “Kami tidak setuju karena kompor listrik ini sekali colok memakan daya besar,” katanya.
Dia juga menyatakan partainya juga menolak rencana penghapusan daya listrik 450 VA. Menurutnya, rencana tersebut benar-benar membebani masyarakat kecil jika direalisasikan. Atas dasar itu Gerindra tidak setuju. Karena listrik dengan daya 450 VA digunakan oleh masyarakat kecil. Gerindra, kata Muzani, akan selalu menolak kebijakan yang memberatkan masyarakat kecil. Namun begitu, pihaknya bersyukur karena belakangan Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan bahwa daya 450 VA tidak akan dihapus. (rls/adv)
