KARAWANG, RAKA – Menjelang akhir tahun, serapan anggaran belanja daerah masih rendah. Sampai 13 Desember 2022 kemarin, secara keseluruhan serapan anggaran belanja baru 70,30 persen atau sebesar Rp3,8 triliun dari total anggaran belanja sebesar Rp5,4 triliun.
Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang Inan menyebutkan, beberapa dinas dengan anggaran besar diantaranya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Kesehatan (Dinkes), PUPR, PRKP, dan DLHK serapannya belum mencapai 90 persen. “Secara keseluruhan pertanggal 13 Desember 2022 baru 70,30 persen sekitar Rp3,8 triliun,” katanya, kepada Radar Karawang, Rabu (14/12).
Inan menuturkan, Disdikpora dengan anggaran tertinggi sebesar Rp1,3 triliun baru terealisasi sebesar Rp931,5 miliar dengan prosentase 69,57 persen. Dinkes dengan anggaran Rp1,09 triliun baru terealisasi Rp619,9 miliar dengan atau 56,39 persen. PUPR dari Rp813,6 miliar baru terealisasi Rp548,3 miliar atau sebesar 67,39 persen. PRKP dari anggaran Rp196,9 miliar terealisasi Rp149,1 miliar sekitar 75,71 persen. DLHK dari anggaran Rp61,9 miliar baru realisasi Rp46,3 miliar atau 74,9 persen. “Yang paling rendah Dinkes dengan realisasi sekitar 56,39 persen,” tuturnya.
Menurutnya, masih rendahnya serapan anggaran karena dari masing-masing dinas belum mengajukan pencairan. Karena jika proses pada BPKAD tidak lama, setiap pengajuan yang lengkap dan benar dalam sehari juga bisa pencairan. “Kalau di BPKAD kan tergantung dinas, setiap ada pengajuan pasti kita proses paling lama sehari,” ujarnya.
Inan juga mengatakan, pihaknya sudah meminta data proyeksi dari masing-masing dinas untuk mengetahui berapa jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan masuk dan sudah dirapatkan. Karena di akhir nanti harus mempersiapkan waktu untuk memproses pengajuan yang masuk. Tetapi belum ada yang masuk ke BPKAD.
“Penerimaan SPM paling lambat sampai 29 Desember 2022, kemudian SP2D sampai di tanggal 30, karena berkas pasti numpuk dan kita bisa sampai malam bahkan sampai pagi memproses. Jadi rekanan bisa mencairkan di Januari, karena Sabtu kan BJB libur, tapi uang sudah masuk rekening. Jadi kalau mau pencairan sebelum Januari SPM harus sudah diterima tanggal 27,” jelasnya.
Saat dikonfirmasi mengenai serapan anggaran yang masih rendah, Kepala Disdikpora Karawang Asep Junaedi mengatakan jika pada akhir tahun nanti Disdikpora bisa mencapai realisasi hingga 90 persen lebih. “Insya Allah akhir tahun bisa 90 persen lebih. Kegiatan yang belum terealisasi DAK, BOS dan rehab,” ujarnya. (nce)
