KARAWANG, RAKA – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang mendapatkan apresiasi dari Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia. Hal ini diutarakan oleh Brian Spriprahastuti, Perwakilan KSP saat forum nasional Pertemuan Koordinasi dan Sharing Best Practice Program KBPP Area Intervensi Jhpiego.
Selain mendapatkan apresiasi, DPPKB Karawang pun dijadikan model percontohan nasional dalam percepatan peningkatan akseptor KBPP untuk kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Keberhasilan program tersebut dikarenakan adanya dukungan dan pendampingan dari Lembaga Internasional Jhpiego. Kabupaten Karawang berhasil menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang KB Pasca Persalinan dan AKI/AKB. Perbup tersebut merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sehingga, Kantor Staf Presiden dan BKKBN mendorong pemerintah daerah mencontoh keberhasilan Kabupaten Karawang.
Sofiah, Kepala DPPKB menyatakan adanya regulasi ini membawa dampak yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah akseptor. Kemudian angka kematian ibu dan bayi pun menurun drastis. “Berkat dampingan dari Jhpiego, akseptor MKJP dan KBPP di Karawang meningkat. Dari 10,66 persen di tahun 2021, menjadi 40,60 persen di tahun 2022 kemarin,” ujarnya, Kamis (12/1).
Ia melanjutkan, sepanjang tahun 2021 lalu terdapat 117 kasus kematian ibu. Selanjutnya di tahun 2022 mengalami penurunan hingga di angka 38 kasus. Kematian bayi pun di tahun 2022 di angka 88 kasus. Di tahun sebelumnya jumlah kasus sebesar 160. “Keberhasilan ini adalah berkat kolaborasi antar semua pihak. Kami sampaikan terima kasih kepada Jhpiego yang telah banyak membantu kami selama ini. Tentu di tahun 2023 ini, kami akan melanjutkan program Jhpiego yang sudah berjalan. Agar target akseptor KBPP tahun 2023 bisa tercapai,” tambahnya.
Ia memaparkan kembali, pihak DPPKB akan tetap melanjutkan program percepatan peningkatan capaian akseptor KBPP. Ia mewujudkan dengan diberikan pelatihan KBPP bagi bidan dan dokter. Selanjutnya ada pula penambahan anggaran untuk penguatan kapasitas PKB dan PLKB tentang konselling KBPP. Serta anggaran untuk pelaporan dan data bagi jejaring bidan koordinator puskesmas dan pengelola data PKBRS. “Tahun 2023 juga kami akan semakin masif mensosialisasikan program KBPP lewat media sosial dan media massa. Agar masyarakat lebih memahami program strategis ini,” imbuhnya.
Target akseptor KBPP Karawang untuk tahun 2023 ini cukup tinggi mencapai 42 ribu. Namun, berkat dukungan semua pihak dan adanya regulasi Perbup KBPP. Pihaknya optimis target yang tinggi itu akan tercapai. “BKKBN memberikan target cukup tinggi, tapi kami optimis target itu akan bisa kita capai di tahun 2023 ini,” tutupnya. (nad)
