KARAWANG, RAKA – Keterbukaan informasi Pemerintah Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, patut dicontoh. Menjelang akhir tahun 2018, mereka buka-bukaan soal Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019.
Kepala Desa Purwadana E Heryana mengakatakan, penyusunan program pembangunan yang dinilainya cukup mudah, sebetulnya cukup dilakukan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun hal itu tidak dilakukannya. Dia ingin agar musyawarah APBDes melalui musyawarah desa yang melibatkan unsur masyarakat lainnya, sehingga mereka tahu dan paham tentang keuangan desa. “Penyususnan APBDes merupakan kewajiban kepala desa, mekanismenya sebenarnya sederhana,” ujar Heryana kepada Radar Karawang, Rabu (26/12) kemarin.
Ketua BPD Purwadana Dedi Noor Iskandar menyampaikan, rapat APBDes yang digelar terbuka, dihadiri oleh para kepala rukun tetangga, rukun warga dan unsur pemeritah desa lainnya. “Tahun ini rencananya kalau bisa ingin punya lapang bola minimal futsal, dan itu sudah masuk dalam RAPBDes,” ujarnya.
Ia melanjutkan, tahun depan juga harus dibangun kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena rencana dibangun tahun ini belum terealisasi. “Kantor BUMDes tahun ini belum direalisasi. Tahun 2019 pembangunannya, anggarannya sudah ada,” katanya.
Plt Camat Telukjambe Timur Wiwiek Krisnawati menyampaikan, sebagai atasan di wilayah Telukjambe Timur, pihaknya mengapresiasi kinerja kepala Desa Purwadana, yang sudah transparan kepada masyarakat. “Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat bisa lebih tahu lagi darimana angaran, untuk apa anggaran, dan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa tahun 2019,” katanya.
Keterbukaan informasi ini, lanjut Wiwiek, bisa membuat masyarakat termotivasi berpartisipasi dalam pembangunan. “Kaitan dengan pembangaun yang ada di desa, harapan saya agar bisa bersama-sama membangun desa. Bukan hanya pemerintah, tetapi semua lapisan masyarakat,” katanya. (apk)
