KARAWANG, RAKA – Kabar gembira bagi para guru honor di sekolah negeri atau sekolah swasta, yang sebelumnya masih belum berhasil lulus jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Karawang. Rencananya, bulan September 2023, Pemerintah Kabupaten Karawang membuka pendaftaran 1.802 formasi PPPK guru.
Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang Mulyana Surya Atmaja memaparkan, kebutuhan tenaga PPPK guru sebanyak 3.623 orang, namun tahun ini hanya ada 1.802 kuota. “Target kita awalnya cuma 556 kuota, tapi didesak oleh DPRD dan dibantu BPKAD dari segi pembiayaan, menjadi 1.802,” ujarnya.
Sedangkan untuk tahun depan, kata Mulyana, ada sebanyak 500 kuota bagi formasi PPPK guru. Ia menerangkan, adanya pembukaan formasi ini karena ada guru yang telah pensiun, mengundurkan diri, meninggal dunia dan mutasi. “Data setiap harinya dinamis dan berubah terus, formasi itu bisa terbuka lagi juga karena kan ada yang pensiun, meninggal, mengundurkan diri dan mutasi,” tuturnya.
Dia melanjutkan, target pemenuhan guru PPPK sebanyak 3.623 orang dilakukan bertahap. Dilihat dari kebutuhan dan komponen lain termasuk kesejahteraan. “Hal ini kita dorong karena dengan itu bisa mendorong, kita untuk melahirkan lulusan (generasi) yang bermutu,” katanya.
Menurutnya, sejauh ini telah ada sebanyak 544.292 atau 43,7 persen guru yang telah menjadi ASN PPPK. Jumlah ini berdasarkan dari data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi. Sedangkan guru yang telah lulus PPPK di Provinsi Jawa Barat ada sebanyak 67.934, dan sisa kebutuhan sebanyak 121.754. “Di Karawang sendiri sisa kebutuhannya sekarang 3.623 lagi,” tutupnya.
Sementara itu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) masih menyoroti kebijakan perekrutan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
P2G menilai, persoalan Guru PPPK sekarang menjadi cermin buruk tata kelola guru di tanah air. Indonesia membutuhkan 1,3 juta guru ASN sampai 2024 tapi pemerintah malah merekrut ASN kontrak dengan istilah PPPK. P2G beranggapan PPPK adalah solusi kekurangan guru jangka pendek. Harusnya pemerintah merekrut guru PNS sebagai solusi jangka panjang. Alasan anggaran jumbo menjadi faktor utama Pemerintah tak lagi rekrut guru PNS. Padahal anggaran pendidikan dalam APBN pun mengalami kenaikan signifikan tiap tahunnya. Pada 2023 alokasi anggaran pendidikan dalam APBN sebesar Rp 612 triliun, naik 5,8 persen dari tahun 2022 sebesar Rp 574,9 triliun.
“Negara alami darurat kekurangan guru ASN, anggaran pendidikan besar pula Rp 612 triliun, tapi Pemerintah masih enggan merekrut guru PNS, sebuah ambivalensi dalam bersikap,” kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim
Satriwan mengatakan, rekrutmen guru ASN PPPK tidak menjawab kebutuhan guru nasional, malah menyisakan persoalan berlarut-larut. Seleksi guru PPPK sejak 2021 menyisakan ragam persoalan diantaranya masih ada 62.645 guru PPPK Prioritas-1 (P-1) yang belum kunjung dapat formasi, sebanyak 3.043 guru P-1 yang kelulusannya dibatalkan sepihak oleh Kemdikbudristek. Janji Mendikbudristek dan Menpan RB akan mengangkat 1 juta guru, baru terealisasi 550 ribu itu pun PPPK, guru PPPK yang tak kunjung dibayar gajinya berbulan-bulan bahkan sampai 9 bulan seperti di Serang, Bandar Lampung, dan terbaru guru di Papua. “P2G sangat menyangkan buruknya manajemen guru PPPK yang dilakukan pemerintah. Sangat tak masuk akal, guru sudah lulus tes tapi tak kunjung dapat formasi harus menunggu dua tahun lebih. Terus kok bisa yah guru ASN gajinya tak dibayar berbulan-bulan?”, jelas Satriwan.
P2G meminta komitmen Pemda membuat kontrak minimal 5 tahun bagi guru PPPK. P2G juga berharap Presiden atau kementerian terkait memberi sanksi tegas bagi pemda yang tidak mengusulkan jumlah formasi guru PPPK secara maksimal sesuai kebutuhan riil di daerah. “Profesi Guru masih dipandang remeh oleh pemerintah saat ini. Guru mengabdi bertahun-tahun sebagai honorer, upah jauh di bawah UMK, diangkat jadi ASN tapi malah ga digaji berbulan-bulan. Harapan terjadinya perbaikan nasib malah sebaliknya,” imbuhnya. (nad/jp)
