PURWAKARTA, RAKA – Sejumlah reklame, baliho, dan banner iklan yang terpasang di lokasi yang tidak semestinya serta tidak memiliki izin resmi ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Purwakarta. Penertiban dilakukan serentak di 17 kecamatan se-Kabupaten Purwakarta, mencakup jalur protokol, jalan raya kabupaten, provinsi, dan nasional.
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibum) Satpol PP Kabupaten Purwakarta, Teguh Juarsa, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein serta imbauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar wilayah Purwakarta terbebas dari reklame yang mengganggu estetika dan ketertiban kota.
Ia juga menegaskan, akan memberikan sanksi administratif berupa surat teguran serta pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa kepada para pelanggar yang tidak mematuhi peraturan.
“Bagi pelanggar yang memasang reklame secara ilegal dan melanggar Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Perda K3), Satpol PP akan memberikan sanski administratif,” ujarnya, Senin (24/2).
Dalam pelaksanaan penertiban ini, Teguh mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya adalah faktor cuaca. Sebab jika terjadi hujan, penertiban tidak bisa berjalan maksimal.
“Sejauh ini kendala kami adalah cuaca yanb tidak menentu, kalau hujan turun penertiban tidak bisa maksimal,” ungkapnya.
Teguh menyebut, banyak para pengusaha jasa iklan yang kurang memiliki kesadaran diri. Banyak pelaku usaha yang ingin mempromosikan produk mereka secara instan dan gratis tanpa mempertimbangkan aturan yang berlaku.
“Ini juga menjadi tantang tersendiri. Banyak dari mereka yang ingin promosi iklan tapi tidak mempertimbangkan aturan yang ada,” ujarnya.
Ke depan, lanjut dia, Satpol PP berencana menjalin kerja sama dengan dinas terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam hal pajak reklame.
Sehingga, nantinya pelanggar yang memasang reklame secara ilegal, barang buktinya akan diamankan dan pemiliknya dipanggil untuk segera membayar pajak yang telah ditetapkan.
“Ini merupakan langkah yang akan kami terapkan guna menertibkan reklame liar di Purwakarta,” tambahnya.
Baca Juga : Siswa SMP Terserempet Kereta Usai Pulang Sekolah
Lebih lanjut, Teguh menjelaskan bahwa metode pembayaran pajak di tempat akan diterapkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi pelanggaran.
“Bagi mereka yang memasang reklame di lokasi yang tidak semestinya, reklamenya akan ditertibkan, pengusahanya akan dipanggil, dikenakan sanksi dan diwajibkan membayar pajak di tempat. Selama ini, penertiban hanya dilakukan tanpa tindakan tegas terkait pembayaran pajak di lokasi,” ujarnya.
Menurutnya, pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Kabupaten Purwakarta.
“Jika hanya dilakukan penertiban tanpa sanksi tegas, maka reklame ilegal akan terus bermunculan. Dengan metode ini, kami berharap dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar,” pungkasnya. (yat)
