KARAWANG, RAKA – Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) memberikan edukasi kepada semua anggota penyuluh keluarga berencana di Karawang.
Nurul Fazriah, Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) menyampaikan, saat ini jumlah anggota IPeKB ada sebanyak 118 orang. Terdiri dari 30 penyuluh ASN dan 88 orang penyuluh PPPK. “Kita rutin melakukan peningkatan kapasitas penyuluh, tetapi ini pertama kalinya kita total 118 orang karena 3 tahun terakhir perekrutan terus PPPK. Kita harus membekali penyuluh kita dengan pengetahuan Program Bangga Kencana Kekinian, kita rutin program Bangga Kencana di grup, lalu pembinaan kita berikan 3 sampai 4 bulan sekali dan kita berikan materi terbaru dari Program Bangga Kencana,” ujarnya, Kamis (30/5).
Selain memberikan pelayanan ketika adanya momentum, pelayanan juga diberikan kepada 309 desa dengan cara verifikasi validasi keluarga resiko stunting. Keluarga resiko stunting terdiri dari ibu hamil, keluarga yang memiliki balita dan Baduta, pasangan usia subur dan pasangan yang baru menikah. “Kita selalu ada pelayanan momentum seperti Hari Kartini, pelayanan hari buruh dan pelayanan sejuta akseptor di Harganas. Kemudian di awal Mei sampai akhir kita ada verifikasi validasi keluarga resiko stunting untuk 309 desa, semua harus memverifikasi dan validasi keluarga resiko stunting seperti pasangan yang baru menikah, ibu hamil, keluarga yang mempunyai balita dan Baduta, pasangan usia subur,” tambahnya.
Ia menjelaskan, antara verifikasi validasi data dengan pendataan semua keluarga merupakan hal yang berbeda. Proses verifikasi validasi untuk keluarga resiko stunting, hanya melakukan pendataan kepada keluarga resiko stunting. Proses itu pun telah mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat. “Bedanya pendataan semua keluarga dan verval itu kalau pendataan semua keluarga termasuk lansia, kalau verval hanya mendata keluarga resiko stunting saja. Verval tidak setiap tahun ada, kita tekankan kepada mereka untuk melaksanakan verval sesuai dengan aturan,” jelasnya.
Nurul menginginkan setelah diberikan pembinaan ini, semua penyuluh keluarga berencana dapat memberikan edukasi kepada keluarga resiko stunting. Kemudian agar dapat berani dalam menyampaikan suara ketika dalam rapat di desa dan kecamatan. “Outputnya mereka bangga menjadi penyuluh keluarga berencana, berani bersuara di desa dan kecamatan, dan menyampaikan program-program yang kita miliki. Selama ini kita masih di panggil guru dan bidan, kita tekankan untuk tidak malu memperkenalkan diri sebagai penyuluh keluarga berencana,” lanjutnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Imam Bahanan mengungkapkan, setelah adanya perubahab status dari non ASN menjadi ASN dan PPPK, diharapkan agar kinerja dari semua anggota penyuluh mengalami peningkatan. Selain itu menegaskan agar setiap kegiatan di laporkan melalui aplikasi SIGA. Ketika tidak laporan yang di dalam aplikasi kurang dari 100 persen maka akan berpengaruh untuk tunjangan kerja yang diperoleh. “Hari ini ada pembinaan terhadap penyuluh keluarga berencana PNS dan PPPK. Kami sudah memberikan motivasi bahwa mereka harus lebih disiplin dan lebih baik lagi dalam bekerja. Mereka tadinya non PNS, ketika sekarang sudah ada penghasilan maka kinerja harus lebih meningkat. Pertama harus memperbaiki kinerja, setiap kegiatan yang dilakukan harus di input ke dalam aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Kalau capaian kinerja mereka kurang dari 100 persen di dalam SIGA maka nanti tunjangan kinerja juga akan berkurang. Kalau capaian kinerja mereka kurang dari 100 persen di dalam SIGA maka nanti tunjangan kinerja juga akan berkurang. Sebenarnya tidak ada indikasi mereka tidak bekerja dengan baik namun secara administrasi saja yang mereka masih kurang seperti laporan di dalam SIGA,” tutupnya. (nad)
