KARAWANG, RAKA – Untuk percepatan pengentasan miskin esktrem, pemerintah telah memberikan bantuan lansung tunai (BLT) dari berbagai sumber. Dari APBD, pemerintah provinsi, Kementerian Sosial, sampai pemerintah desa melalui dana desa. Sehingga anggaran yang sudah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di masing-masing desa juga terkuras kembali karena keharusan untuk pemberian BLT miskin ekstrem.
Akademisi Universitas Buana Perjuangan (UBP) Aris Riswandi menilai, bahwa pemberian BLT cenderung sebatas memberdayakan kemiskinan bukan mengentaskan kemiskinan. BLT secara tidak langsung justru membuat rakyat terlena dan bergantung pada bantuan orang lain.
Jika berkaca pada konsep civil society, kata dia, penekanan terletak pada kemandirian dan kesadaran rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Jika ada beberapa kalangan yang menyoroti kemandirian sebagai konsep yang telah usang, maka kolaborasi menjadi bagian yang harus ditingkatkan antara pemerintah dengan rakyat.
Menurutnya, peningkatan pendidikan gratis dan pembukaan lapangan kerja menjadi opsi wajib untuk meningkatkan IPM masyarakat. Agar tidak hanya bergantung pada pemerintah, merit sistem menjadi hal yang harus dikedepankan oleh pemerintah agar memiliki aparatur pemerintah dan kedinasan yang lebih memahami kondisi masyarakat. “Kemiskinan hanya dapat diselesaikan melalui kesadaran dan kemandirian masyarakat yang dibangun melalui kebijakan dan pelembagaan pemerintah secara profesional dengan menempatkan lembaga pemerintah yang dipegang oleh pakar dan ahli pada bidangnya bukan semata kepentingan politis semata,” katanya, Rabu (22/12).
Aris mengaku kurang setuju jika Karawang dikategorikan kemiskinan ekstrem. Karena indikatornya tidak jelas dan realitanya Karawang masih stabil. Hanya saja, lanjut dia, masyarakat Karawang memang cenderung kalah secara ekonomi oleh para pendatang yang mencari nafkah di Karawang, namun distribusi ekonomi lebih banyak kembali ke daerah para pendatang.
Masih dikatakan Aris, Dibanding pemberian bantuan langsung tunai, citizenship education yang menekankan pendidikan kemasyarakatan harus menjadi fokus utama Pemerintah Karawang, seperti pelatihan-pelatihan berkala kepada masyarakat terlebih bagi para pemuda. “Yang terpenting dari pemuda Karawang adalah peningkatan kompetensi agar mampu bersaing dengan para pendatang. Program beasiswa yang sudah berjalan bisa dikatakan cukup membantu dalam peningkatan kompetensi, hanya saja itu hanya untuk kalangan yang mengenyam pendidikan formal,” ungkapnya.
Dia juga menambahkan, revisi kebijakan KTP Karawang dapat menjadi solusi agar pemuda Karawang lebih memiliki peluang besar untuk bekerja. Peningkatan akses permodalan, akses pemasaran, kemitraan, dan pengembangan kewirausahaan ialah hal penting untuk mengentaskan kemiskinan. (nce)
