RAPAT : Apdesi Karawang saat rapat dengan Dinas Sosial membahas soal data calon penerima bantuan terdampak Covid-19.
KARAWANG, RAKA – Saat masyarakat menanti turunnya dana corona, pihak pemerintah masih bergelut dengan proses pendataan yang belum juga valid. Bagaimana tidak, data penerima yang diajukan tidak sesuai dengan keadaan di tengah masyarakat.
Info yang diterima Radar Karawang, terdapat masyarakat yang sudah meninggal dunia masih tercatat dalam data penerima. Ditambah, dana yang akan digelontorkan pihak Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Karawang, tidak akan memenuhi jumlah KK yang ada. Maka dari itu para kades mengajukan kembali data baru.
Menurut Sekretaris Apdesi Karawang, Alek Sukardi, jumlah dana yang akan digelontorkan pihak provinsi dan kabupaten tidak sebanding dengan jumlah KK masyarakat Kabupaten Karawang, bahkan jauh berbeda.
Jika dipaksakan jelas akan membuat gaduh di tengah masyarakat, karena tidak akan kebahian semua. “Kalau memang membuat ricuh mending di tolak. Bukan menolak programnya, hanya saja datanya yang tidak valid dan bisa mengancam kericuhan,” ujarnya.
Alek juga menyampaikan, jumlah KK di Karawang kurang lebih ada 143.000 KK, sementara yang diusulkan hanya 241 ribu KK saja. Tentu sisanya, 97 ribu KK masih menjadi pikiran kades. “Dari mana dana yang harus diambil untuk mencukpi kekurangannya. Sementara, jika ada masyarakat yang tidak mendapatkan dana corona itu, pasti nagih dan menyalahkan pihak desa. “Dari mana kita nombok buat kekurangannya,” tanya Alek.
Adapun, seandainya mengambil dari dana desa , memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, dana bantuan covid-19 bisa dialokasi dari DD jika PSBB diterapkan. Selanjutnya, jumlahnya pun variatif. Contohnya, untuk desa penerima DD Rp1 miliar dipotong 10%, Untuk desa penerima DD Rp800 persentasinya 10-15%, untuk desa penerima, Rp1 miliar – Rp 1,2 persentasenya 20-35%, untuk desa penerima DD Rp1,2 miliar – Rp2 miliar persentasenya 25-30%. “Maksimal 30%, Rp300 juta hanya bisa mengcover 167 KK, mau nyukupin darimana. Masalahnya, kalau pusat harus Rp600 dari DD untuk masyarakat, disamakan dengan daerah yang PSBB,” jelasnya.
Jika desa menerima DD di atas Rp1,2 miliar dengan persentase 25%, kisaran Rp250 juta, hanya 194 KK yang tercover.
Masih belum terpenuhi, karena yang saat ini dibahas bukan warga miskin, tapi masyarakat yang terdampak corona. “Kecuali PNS dan pengusaha. Di Karyamulya 3.352 KK, PKH 930, bangub 293, sisa masih 2.100 KK, dibagi masyarakat yang berpendapatan cukup, seperti TNI, Polri dan pengusaha. Sisa 1.961, kalau ngambil dari DD, tarolah bisa di cover 200. Tinggal 1700 KK, ini kemana nyarinya??,” kata Alek. (rok)
