PURWAKARTA, RAKA – Menjelang lengser 20 September 2023, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyerahkan fasilitas negara yang melekat pada jabatannya.
Penyerahan barang-barang inventaris tersebut dilakukan kepada Sekretaris Daerah kabupaten Purwakarta Norman Nugraha, usai acara pengajian di rumah dinas bupati, Senin (18/9).
Norman menjelaskan, semua fasilitas yang melekat pada jabatan Bupati Purwakarta diserahkan Anne mulai dari rumah dinas, kendaraan dinas, termasuk ASN yang bertugas sebagai sekretaris pribadinya. “Seluruh aset atau fasilitas negara yang diserahkan selanjutnya saya siapkan untuk nanti kedatangan Penjabat Bupati Purwakarta,” jelasnya.
Mulai kemarin, Anne sudah tidak lagi menempati rumah dinas dan tinggal di rumah pribadinya. Meski begitu, sebelum 20 September 2023, Anne masih menjalankan tugas sebagai Bupati Purwakarta untuk menyelesaikan beberapa administrasi yang belum selesai. “Secara administrasi beliau masih menyelesaikan proses administratif yang hari ini belum belum selesai,” ujarnya.
Secara terpisah, Anne Ratna Mustika mengakui masih punya tiga pekerjaan rumah penting yang perlu diperharikan oleh Pj Bupati Purwakarta yang menggantikannya.
Saat ini, kata dia, pihaknya sedang melakukan pembahasan rancangan anggaran pemerintah daerah (RAPBD) dengan dewan. Nantinya akan dikerjakan oleh Pj secara marathon karena ada deadlinenya. Belum lagi RAPBD perubahan.
Kedua, kata Anne, masih banyak kegiatan infrastruktur yang perlu diperhatikan oleh Pj Bupati Purwakarta. “Ada dua dinas yang hingga saya berakhir jabatan Bupati Purwakarta kegiatan ifrastruktur itu belum kelar. Banyak teknis yang menyebabkan kegiatan itu belum kelar, padahal saya sudah menganggarkan begitu banyak untuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Dicontohkannya, hampir 70 titik irigasi tersier belum dikerjakan sepenuhnya, kemudian jalan lingkungan, masih sekitar 30 hingga 40 titik se-Kabupaten Purwakarta. “Beberapa pemeliharaan dan peningkatan jalan yang ada di DUPTR juga belum dilaksanakan, masih banyak kegiatan infrastruktur yang belum bisa teralisasi,” sambungnya.
Terakhir, dia meminta Pj Bupati Purwakarta untuk terus mengawasi jalannya pesta demokrasi. Mengingat Pj Bupati Purwakarta akan menjabat selama masa transisi hingga Pilkada 2024 mendatang.
Dia mengaku masih masih punya utang pembahasan untuk anggaran bantuan partai politik. Dimana nantinya akan dibahas saat pembahasan APBD murni dengan anggota dewan, karena bantuan partai politik itu sifatnya wajib. (rkp)
