CILAMAYA WETAN, RAKA – Aparat desa mulai uring-uringan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus dilaporkan melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). Kendalanya, aplikasi Siskeudes yang sering berubang-ubah, menyulitkan sekretaris desa untuk membuat laporan. Hal ini berdampak pada pencairan dana transfer desa. Padahal, jika APBDes sudah dilaporkan dan diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, bulan Maret ini dana tersebut sudah cair.
Sekretaris Desa Karyamukti Kecamatan Lemahabang Ardi mengakui input data dan keuangan dalam APBDes agak lambat, seiring dengan aplikasi Siskeudes yang berubah-ubah. Tapi, kendala yang dihadapinya adalah orang kecamatan sendiri tidak ada yang bisa menguasai Siskeudes. Sehingga para sekdes kesulitan berkonsultasi, sampai-sampai para sekdes di Lemahabang harus lalu lalang mencari info sendiri ke luar kecamatan. “Orang kecamatan gak ada yang menguasai Siskeudes, kita sering nyari info keluar kecamatan,” keluhnya kepada Radar Karawang, Kamis (14/3).
Senada dikatakan Sekdes Pasirjaya Taryana, kemampuan sekdes dan operator Siskeudes dalam mencermati kegiatan yang akan dimasukan ke aplikasi mungkin berbeda-beda dan tidak merata. Pada akhirnya desa mencari orang yang menguasai Siskeudes, bahkan sosialisasinya juga hanya membahas pendapatan dan belanja saja. Sementara penatausahaan, RAK, dan yang lainnya belum maksimal karena alasan waktu. “Tetap saja biarpun sudah ada aplikasi, kita tetap harus membuat RAB (rencana anggaran biaya) manual terlebih dahulu, apalagi di bidang pembangunan fisik,” katanya.
Kades Rawagempol Wetan Udin Abdul Gani mengungkapkan, kendala yang masih dihadapi desa soal lambatnya APBDes karena Siskeudes. “Kita masih proses, orang kecamatannya juga mungkin sibuk atau bagaimana, jadi sulit komunikasi,” keluhnya. (rud)
