Kades Khawatir Warga Dapat Beras Apek
CILAMAYA WETAN, RAKA – Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang rencananya akan diambil alih oleh Bulog belum menemui titik terang, setelah sebelumnya mendapat hadangan dari Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang.
Alasan Apdesi Karawang menolak sementara distribusi BPNT diambil oleh Bulog, karena tidak adanya sosialisasi kepada mereka. Padahal, para kades ini yang nantinya akan banyak diprotes oleh warga ketika ada perubahan kualitas beras. Atas hal tersebut, pertemuan antara Apdesi Karawang, Bulog, Dinas Sosial, camat serta kapolsek akan dilakukan kembali dalam waktu dekat ini.
Humas Apdesi Karawang yang juga Kepala Desa Rawagempol Wetan Udin Abdul Ghani mengatakan, saat ini peralihan beras dari suplier ke Bulog masih dalam tahap pembahasan. Ia hanya ingin dalam setiap perubahan apapun yang menyangkit dengan desa, khususnya masyarakat. “Intinya, kebijakan apapun mengenai desa, tolong dimusywarahkan terlebih dahulu dengan Apdesi. Karena Apdesi wadahnya kades,” tukasnya.
Wakil Sekretaris Apdesi Karawang Enin Sutisna mengatakan, Apdesi Karawang bukan menolak peralihan BPNT, hanya saja ada aturan dari pusat. Terlebih kades yang bekerja keras di bawah ketika ada gejolak di tengah masyarakat. “Masyarakat tidak akan demo ke TKSK, Bulog atau Dinsos Karawang. Tetap saja kepala desa jadi sararan,” tegasnya.
Masalah kewenangan dan kebijakan peralihan, lanjut kepala Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya, ini bukan lagi kewenangan kades, namun sudah menjadi otoriter pusat. Kades hanya tinggal menjalankan. Hanya saja perlu sosialisasi terlebih dahulu kepada para kades melalui Apdesi.
Sekjen Apdesi Karawang Alek Sukardi mengatakan, pihaknya mendapat penjelasan yang berbeda dari salah satu Direktur Kemensos, pihak Bulog Jabar maupun Bulog Karawang. “Yang satu bilang bahwa kebijakan ini diambil untuk menghabiskan stok beras Bulog, satunya lagi bilang akan membeli beras petani lokal lewat suplier. Mana yg bener nih?” ujar Alek terheran-heran.
Selanjutnya, jika beras BPNT didistribusikan melalui stok Bulog, dia khawatir zaman raskin yang kualitas berasnya buruk terulang kembali. Padahal, BPNT itu merupakan beras yang berkualitas sangat Baik. “Jadi wajar kita minta satu kali pertemuan lagi dan pihak kepolisian akan mengundang Apesi, Bulog Karawang, Dinsos, TKSK dan camat serta kapolsek,” tuturnya.
Lebih lanjut dia menegaskan, jangan salahkan Apdesi Karawang jika sebelumnya mengambil sikap tegas, karena simpang siur info yang didapat. Apalagi ada statemen dari utusan Kemensos bahwa data base penerima BPNT itu hasil Musrenbangdes. “Padahal kita sendiri gak tau datanya darimana, top down service kita terima data sudah jadi,” pungkasnya. (rok)
