KARAWANG, RAKA- DPRD Jabar meminta proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK dan SLB tahun 2023 terus membaik. Siapapun yang curang, baik dari sisi panitia maupun calon peserta didik akan ditindak tegas.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya saat Diskusi Galang Aspirasi Politik (Gaspol), baru-baru ini. “Kami menutut dan menyampaikan aspirasi masyarakat, siapapun kalau terjadi pungutan, hukum yang tegas,” kata Abdul Hadi.
Anggota DPRD Jabar daerah pemilihan Karawang dan Purwakarta ini menegaskan, Komisi V DPRD Jabar berkomitmen tidak akan menanggapi urusan titip-menitip siswa agar lolos ke sekolah yang diinginkan. Meski begitu, ia mengakui praktik itu masih sangat tinggi. “Dengan demikian, sekolah itu tahu sudah waktunya menghentikan itu (praktik titip-menitip), dan yang nitip tahu itu ilegal,” tegasnya.
Potensi kecurangan pendaftar PPDB sangat tinggi karena ada ketimpangan jumlah sekolah dengan calon siswa. Belum lagi dari sisi kualitas belum merata. Misalnya, di Bandung dan Cimahi mencapai 17 ribu siswa. Dengan posisi urban yang cukup banyak sekolahnya, pendaftar tersebut tetap saja tidak bisa tertampung seluruhnya. “Bandung Cimahi yang bisa diterima 10 ribu siswa. 7 ribu lainnya otomatis tidak diterima,” ujarnya.
Permasalahan tersebut terkadang yang membuat sebagian masyarakat melakukan hal diluar logika. Sehingga praktik titip-menitip kerap muncul di PPDB. Ke depan, ia berharap sistem PPDB ke depan harus ada perubahan. Pemerintah pusat baiknya hanya membuat aturan pokok, sedangkan aturan teknis digarap oleh daerah. “Ini perlu semacam pendetailan oleh kearifan lokal di masing-masing wilayah,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2), Asep B Kurnia menyatakan pola pikir masyarakat saat ini menganggap sekolah favorit masih ada. Ada beberapa indikator yang menurut mereka ada sekolah favorit. Di antaranya dilihat dari pelayanan, sarana prasarana dan infrastrukturnya. “Dari tahun 2014 sampai sekarang, pemerintah belum mampu untuk menyetarakan fasilitas, sarana prasarana, infrastruktur yang ada di Jabar,” ucapnya.
Belum meratanya tiga aspek itu karena berkaitan dengan anggaran yang dimiliki pemerintah. Alhasil pemerintah kesulitan untuk menyetarakan pendidikan SMA sederajat di Jabar. (rbg)
