TEMPURAN, RAKA – Sekolah berbasis negeri dan swasta dengan jumlah murid banyak, fasilitas lengkap dan jumlah guru yang memadai, mungkin tidak akan kaget saat digarap asesor akreditasi.
Sebaliknya, SMP dengan status satu atap (Satap) mau tidak mau harus rela digarap akreditasi ditengah segala keterbatasan yang ada. Jika tidak mengikuti akreditasi, maka izin operasional dan pengadaan bantuan operasional sekolah (Bos) terancam dicabut.
Kepala SMP Satap Tempuran Acep Sujana mengatakan, baru genap sebulan dia menjabat kepala SMP Satap, sudah harus dihadapkan dengan akreditasi. Karena anjuran pemerintah semua sekolah yang belum akreditasi harus segera didatangi asesor. “Jika absen atau menolak akreditasi, izin operasional dan stimulan bantuan terancam dicabut,” ujarnya.
Ia melanjutkan, akreditasi yang sudah dilakukan tim asesor asal Kabupaten Kuningan semingguan terakhir, pada dasarnya baik. Namun, persiapan bagi sekolah dengan jumlah siswa yang hanya 57 anak dan guru 13 orang yang semuanya non PNS, menjadi keluhan tersendiri baginya. Apalagi, fasilitas untuk memenuhi 8 indikator standar dari asesor tersebut, diakuinya masih cukup berat. “Kita sudah digarap semingguan terakhir, ya siap-tidak siap seadanya saja,” katanya.
Dari sejumlah pertanyaan dan survei asesor, sebut Acep, semuanya dicocokkan dan berharap bisa menyandang predikat minimal B dari Badan Akreditasi Provinsi( BAP), meskipun melihat sarana diakuinya masih jauh dari harapan. Sebab selain berdiri di atas lahan milik Pemerintah Desa Jayanegara, juga guru-gurunya masih atur jadwal dengan SD di samping sekolah. Ia tidak tahu, apakah setelah akreditasi nanti para siswanya yang 17 orang kelas IX ini bisa melaksanakan UNBK mandiri, atau masih nebeng ke sekolah lain. “Apapun itu kita sudah melaksanakan yang terbaik,” kata mantan kepala SDN Dayeuhluhur 1 ini.
Pengurus Musyawarah Kerja Kepala SMP (MKKS) Komisariat Telagasari Samsudi mengatakan, dari sisi kelayakan, SMP Satap belum layak digarap akreditasi asesor, karena rata-rata jumlah siswanya juga sedikit, bahkan fasilitasnya juga kurang begitu baik lazimnya SMP pada umumnya. “Tapi karena kebijakannya harus diakreditasi bagi yang belum, mau tidak mau harus dilakukan,” ujarnya. (rud)
