KARAWANG, RAKA- Dari 223 calon kepala (Kades) di 67 Karawang, ternyata hampir setengahnya berijazah paket B atau setara SMP. Hal itu terungkap saat ketua tim pelayanan satu atap (Yantap) memeriksa berkas strata pendidikan para calon kades yang bertarung pada 11 November nanti.
“Iya hampir setengahnya, ratusan sih yang berkas syaratnya itu ijazah paket B, kita periksa semuanya legal dan sah dikeluarkan dari lembaga pendidikan non formal beberapa tahun terakhir,” kata ketua tim verifikasi berkas yantap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang, H Rofiudin.
Rofi mengatakan, saat pemeriksaan, dirinya dibantu dari bidang SD, bidang SMP dan bidang kesetaraan, kebetulan dirinya adalah wakil dalam memeriksa berkas calon dari kesetaraan. Melihat fenomena ini, ternyata banyak calon kades yang memang menggunakan ijazah paket. Bahkan beberapa diantaranya hilang dan menggunakan keterangan dari Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang ditandatangani kepala sekolah saat ini. Kondisi ini membuatnya heran, mengapa jarang generasi muda atau lulusan dari sekolah formal minat nyalon kades. “Untuk jumlahnya saya gak mau berspekulasi, yang jelas banyak yang paket. Semuanya sudah diperiksa dan bertarung kan saat ini,” katanya.
Kesimpulan hasil yantap, sambung Rofi, diharapkan semua sekolah baik formal dan non formal lebih selektif dalam melegalisir dan mengeluarkan ijazah, termasuk ijazah hilang. Di buku induk sekolahnya ada atau tidak, begitupun selektif legalisir jelang momen politik seperti pileg maupun pilkades, jangan sampai muncul nomor induk tapi tidak ada kesesuaian dengan orang-orang yang dimaksud.”Dinas akan semakin ketat dalam memberikan legalisiran, utamanya saat pileg apalagi pilkades tentunya,” paparnya.
Kasie Tata Kelola Pemerintahan Desa DPMPD Karawang, Andry Irawan mengatakan, ijazah calon baik sarjana ataupun paket sama-sama sah dan legal. Menurutnya, masyarakat tidak mempertimbangkan ijazah saat memilih calon kades. Gaya memimpin calon kades lebih dipertimbangkan ketimbang ijazah. “Sama saja ijazah apapun juga, biasanya di desa itu kan ketokohan,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Forum PKBM Karawang, Heru Saleh menuturkan, banyaknya lulusan paket nyalon kades, bukan hal yang tabu. Ini sebagai bukti lulusan sekolah kesetaraan mampu bersaing. Ia menjamin, ijazah yang dikeluarkan PKBM bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada ijazah kilat yang dikeluarkan tanpa mengikuti pembelajaran di PKBM. “Saya tegaskan, tidak ada ijazah yang dikeluarkan secara kilat, semuanya sesuai prosedur,” pungkasnya. (rud)
