KARAWANG, RAKA – Melewati pertengahan tahun, banyak desa di Karawang belum mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2019. Sampai saat ini yang sudah mencairkan hanya 22 desa.
Dari 297 desa yang ada di Karawang, hanya 22 desa yang sudah mencairkan DBH tahun anggaran 2019. Sementara 29 desa lain masih dalam proses pengusulan. Sisanya 246 desa belum mengusulkan. “Sampai saat ini total 22 desa atau baru 7,4 persen. Baru Rp3,4 miliar yang sudah realisasi,” kata Kasi Tata Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang Andry Irawan, kepada Radar Karawang, Jumat (23/8).
Selain DBH tahun 2019, kata dia, masih banyak juga desa yang belum mengusulkan luncuran DBH tahun sebelumnya. Masih ada 34 desa yang belum mengusulkan luncuran DBH tahun 2018. “Itupun sampai sekarang masih terus masuk,” ujarnya.
Dikatakan Andry, yang menjadi kendala di desa ialah administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban. Karena jika pertanggungjawaban tahap sebelumnya belum selesai, camat tidak akan merekomendasikan penyalurannya. “Kalau pertanggungjawaban tahap sebelumnya belum selesai, camat pasti tidak merekomendasikan,” tambah pria berkacamata itu.
Andry mengatakan, agar pada tahun 2020 nanti tidak ada lagi luncuran, pihaknya terus melakukan pembinaan pengelolaan keuangan. Saat ini semua desa sudah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sehingga akan lebih mudah dalam hal penatausahaannya. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya di bidang pemerintahan desa optimis pada tahun 2020 yang akan datang bisa merealisasikan petunjuk pimpinan yaitu 2020 zero luncuran. “Mudah-mudahan di tahun 2020 tidak ada istilah luncuran lagi seperti tahun-tahun sebelumnya,” tandas Andry.
Ditemui di lingkungan kantor DPMD Karawang, Kepala Desa Margasari Cecep Sunandar mengatakan, pihaknya telah mengajukan pencairan DBH luncuran tahun 2018. Saat ini pihaknya tengah menunggu pencairan. “Luncuruan tahun 2018 sudah diusulkan sekitar Rp72 juta,” singkat. (nce)
