PURWAKARTA, RAKA – Masyarakat keluhkan pelaksanaan Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Pasalnya, sejumlah masyarakat ditolak saat hendak membeli paket bahan pokok murah tersebut. Hal itu terjadi saat Opadi yang digelar di bale Indung Rahayu Kecamatan Purwakarta beberapa hari lalu.
Salah seorang pembeli, Asih (38) mengaku ditolak saat hendak membeli bahan pokok murah tersebut. Dirinya ditolak oleh petugas lantaran tidak memiliki KTP Purwakarta. “Saya tadinya mau beli paket murahnya, tapi ternyata cuma buat KTP yang Purwakarta. Saya KTP Subang tapi sudah lama tinggal disini,” ucapnya, Sabtu (15/6).
Asih mengaku, dirinya tidak mengetahui bahwa pembelian paket bahan pokok murah tersebut harus membawa KTP sesuai lokasi kegiatannya. “Gak tahu kalau aturannya harus gitu. Harusnya dibuka untuk umum karena semuanya juga butuh,” ujarnya.
Menurutnya aturan tersebut terkesan tidak adil. Pasalnya, banyak diantara masyarakat dengan KTP Purwakarta membeli paket murah tersebut dengan jumlah banyak. “Pembelinya juga tidak dibatasi. Harusnya untuk kalangan bawah saja,” ungkapnya.
Sementara itu, Camat Purwakarta Aan menyebutkan bahwa paket berisi beras, minyak goreng dan gula pasir yang disediakan tersebut terbilang cukup minim. Sebab, masih banyak warga di wilayah Kecamatan Purwakarta yang membutuhkan paket murah tersebut. “Warga kami ada 157.907 orang. Cukup banyak, jadi masyarakat sangat membutuhkan kegiatan seperti ini,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, Opadi tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang terdaftar sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan data dari desa dan kecamatan. Selain itu ia menyebut, masyarakat cukup membayar Rp100 ribu untuk satu paket berisi beras premium lima kilogram, gula pasir dua kilogram dan minyak kemasan ukuran dua liter dengan harga pasaran Rp145 ribu. “Jadi Pemda memberikan subsidi empat puluh lima ribu per paketnya,” ungkapnya.
Aan menambahkan, adapun paket bahan pokok murah yang disedikan untuk wilayah Kecamatan Purwakarta tersebut sebanyak 1000 paket. “Totalnya ada sekitar seribu paket bahan pokok bersubsidi. Setiap wilayah berbeda jumlahnya,” pungkasnya. (yat)
