radarkarawang.id – Persoalan di Desa Cilewo, Kecamatan Telagasari belum temui titik temu. Rencananya, Senin (5/1), para pihak akan bertemu untuk musyawarah dengan perwakilan warga namun batal. Hal ini memicu kemarahan warga sehingga kembali geruduk kantor Desa Cilewo.
Ketua Forum Masyarakat Cilewo Bersatu Makmur Jaya Komara mengatakan, pihaknya mendapat undangan pertemuan yang rencananya dihadiri Ketua LPM, Kepala Desa Cilewo, serta Muspika Telagasari.
Namun saat massa tiba di kantor desa, tidak satu pun pihak terkait hadir. “Hari ini kami ada undangan pertemuan antara Ketua LPM, kepala desa, dan Muspika Telagasari. Namun ketika kami datang, tidak ada siapa-siapa,” katanya, Senin (5/1).
Makmur menambahkan, aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi yang dilakukan minggu lalu, di mana warga sempat melakukan penyegelan kantor desa. Dalam tuntutannya, forum masyarakat mendesak agar dilakukan audit Dana Desa, reshuffle aparat desa, serta penegakan hukum atau pemberian sanksi tegas kepada pihak yang diduga terlibat penyimpangan.
Ia juga mengungkapkan, adanya dugaan monopoli pengelolaan Dana Desa oleh Ketua LPM, sebagaimana disampaikan langsung oleh Kepala Desa Cilewo. Menurutnya, terdapat sejumlah kejanggalan dalam penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
“Dalam anggaran Dana Desa 2025 terdapat pengadaan ambulans, Posyandu, dan Poskamling. Namun di lapangan kami hanya sempat melihat ambulans setelah ada gejolak warga, itu pun sekarang sudah tidak ada lagi dengan alasan penambahan fasilitas,” paparnya.
Selain itu, pembangunan Posyandu yang diklaim telah mencapai 30 persen dinilai tidak sesuai fakta karena bangunan yang dimaksud merupakan bangunan lama yang berada di samping kantor desa.
Sementara pengadaan tiga unit Poskamling, kata Makmur, hanya terealisasi dua bangunan, dan satu lainnya tidak ditemukan. Tak hanya itu, program ketahanan pangan tahun 2025 yang disebutkan untuk budidaya ikan lele juga dipertanyakan warga.
”Katanya untuk budidaya lele, tapi kami tidak tahu ke mana ikan lelenya,” tegasnya.
Makmur menegaskan, apabila tuntutan masyarakat tidak segera ditindaklanjuti, pihaknya akan melanjutkan aksi dengan mendatangi Kantor DPMD Kabupaten Karawang, inspektorat, hingga kejaksaan, dengan jumlah massa yang lebih besar.
Terkait persoalan ini, Kepala Desa Cilewo Wulandani, belum bersedia diwawancara ketika dihubungi via telpon. (zal)
