KARAWANG, RAKA – Jelang pemilihan umum (Pemilu) dalam kontestasi pemilu hoaks dinilai jadi bisnis bagi kaum berkepentingan. Terutama di tahun politik, hoaks bisa digunakan untuk menurunkan atau menaikan elektabilitas politisi.
“Saya sebagai mahasiswa pasca sarjana Unsika di Fakultas Hukum tahun 2018 juga sebagai Kepala Desa Purwadana. Bahwa seminar ini sangat penting agar hoaks yang saat ini lagi booming, dengan adanya acara ini membuat kita tidak mudah terperosok pada baik (Hoaks) yang diproduksi sendiri maupun dari luar,” ungkap Kepala Desa Purwadana E Heryana, kepada Radar Karawang, Senin (8/4), saat mengikuti Seminar Hukum Nasional dengan tema bisnis hoaks dan ancaman pidana kebebasan berekspresi di negara demokrasi menjelang Pemilu 2019.
Menurutnya, hoaks sangat membahayakan bagi masyarakat, karena informasi yang diterima tidak benar. Begitupun dengan pemerintah, sangat lelah menanganinya. “Tindakan kita ya harus berhati-hati dalam menyikapi berita yang muncul harus rajin menggali data, terutama dalam permainan pemilu kita, lihat hoaks begitu ramai kalau saya melihat hoaks bisa diproduksi oleh yang berkepentingan atau diproduksi di luar kepentingan dengan tujuan misal memperkeruh keadaaan,” ujarnya.
Heryana melihat, seminar ini tidak hanya mendapatkan pengetahuan saja tapi juga mengingatkannya untuk tidak menyebarkan hoaks. “Sudah membuat kita yang gemar untuk utak-atik media harus hati-hati karena yang dapat menyesatkan bisa ada ancamannya di UU IT,” ungkapnya.
Hamdan Zoelva, mantan ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan, berita hoaks yang semakin meningkat ketika kontestasi politik seperti ini akan saling dimanfaatkan oleh para kontestan, sehingga bisa menaikan elektabilitas atau menurunkan elektabilitas dari pihak lain. “Karena itu sangat bahaya. Negara perlu mengatur berita hoaks ini, baik kepada pemilih maupun kepada yang mengupload berita dan nantinya mendistribusiakannya ini penting sekali karena hoaks itu bisa merusak masyarakat dan bisa terjadi perang satu dan lainnya karena berita bohong,” katanya.
Menurutnya, negara harus memikirkan masalah ini dan membuat aturan baik dengan aturan pidana maupun pendekatan sosialisasi atau melakukan verifikasi berita yang beredar mengandung haoks atau tidak. “Mahasiswa harus menjadi kelompok yang memverifikasi berita, diharapkan jangan sebarkan berita yang beritanya tidak tahu hoaks atau bukan. Kalangan mahasiswa hususnya mahasiswa jangan sampai sebarkan berita tanpa memverifikasi hoaks dan tidaknya ini penting,” pungkasnya. (apk)
