Kades Tunggu Hasil Usulan Perubahan Nominal
TEMPURAN, RAKA – Besaran Bantuan Sosial (Bansos) untuk penanggulangan dampak Covid-19 di setiap pos, hampir berbeda nominalnya jika diuangkan, mulai dari Rp200 ribuan untuk penerima BPNT, sampai ada yang Rp600 ribuan dari pos dana desa dan gubernur Rp500 ribuan.
Kades Tempuran, Zaenal Romli mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan para Kades lainnya, termasuk Rabu (28/4) ini, menyikapi khususnya BLT yang sumbernya dari DD yang di patok Rp600 ribuan per KK.
Belum tuntas masalah belasan kriteria calon penerima dan data, besaran bantuan yang bersumber dari dana desa juga terlalu jomplang dengan jenis bantuan lainnya seperti dari BPNT Rp200 ribu dan Bangub Rp500 ribu. “Sudah bingung saya menyikapinya harus seperti apa, wajar banyak kades yang linglung, selain banyak pos, juga nominal yang akan turun terlalu jomplang antara satu bantuan dengan pos bantuan lainnya,” katanya.
Sementara menurut Ketua Forum TKSK Karawang Leo Fitriana mengakui, besaran anggaran BLT itu jomplang besarannya, ini akan menimbulkan kekhawatiran lagi bagi para Kades. Belum lagi terkait data yang masih terus diolah, besaran ini sudah dipatok di masing-masing kementrian maupun daerah.
Dirinya juga tak menampik, Bupati Karawang melalui Wabup, sudah mengusulkan kepada Menteri Desa Nomor 141.2/2146/DPMD pada 21 April lalu terkait usulan BLT dari dana desa, Pemkab mengusulkan penurunan besaran BLT dari Rp600 ribu per bulan menjadi Rp300 ribu per bulannya demi pertimbangan agar dapat menambah jumlah penerima manfaat.
Namun ia pesimis usulan itu dikabulkan Kementerian Desa (Kemendes). Karena jika merubah besaran dan kebijakan satu poin saja, akan berdampak pada Kabupaten/Kota lainnya. “Pemkab sudah usulkan agar nominal Rp600 ribu perk KK dari DD itu jadi Rp300 ribu per KK, tapi apakah Kabupaten Karawang saja? Ini juga akan berdampak pengaruhnya pada kota lainnya,” tutupnya. (rok)
