BERHARAP NAIK GAJI: Para anggota Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Karawang usai menggelar pertemuan dengan Komisi I DPRD dan DPMD Karawang, kemarin.
KARAWANG, RAKA – Hearing antara Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Karawang dengan Komisi I DPRD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang, yang direncanakan membahas persiapan pemilihan kepala desa (pilkades) 2021, diwarnai dengan permintaan kenaikan gaji serta tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan untuk anggota BPD.
Ketua Abpednas Karawang HM. Tamjid mengatakan, rapat bersama dengan Komisi I dan DPMD Karawang itu membahas beberapa hal yang berkaitan dengan BPD. Poin yang dibahas ialah tentang pilkades. Dalam proses pelaksanaan pilkades, pihaknya meminta agar dalam peraturan bupati (perbup) dialokasikan anggaran untuk BPD sebagai penanggung jawab dan pembentuk panitia pilkades. “Bukan honor bahasanya, tetapi ada dialokasikan untuk BPD. Karena dalam pilkades, BPD sebagai penanggung jawab,” katanya kepada Radar Karawang, Rabu (4/3).
Tamjid mengatakan, Abpednas juga meminta agar siltap atau honor untuk BPD dinaikan menjadi Rp1,5 juta, karena saat ini BPD hanya mendapatkan honor sebesar Rp850 ribu setiap bulannya. “Setidaknya 30 persen dari siltap kepala desa,” ujarnya.
Abpednas juga meminta agar jumlah atau nominal anggaran dari Dana Bagi Hasil (DBH) diatur dalam perbup, sehingga ada patokan bagi BPD mendapatkan anggaran dari DBH yang diterima oleh pemerintah desa. “BPD difasilitasi tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan seperti perangkat desa,” imbuhnya.
Kepala DPMD Kabupaten Karawang Agus Mulyana mengatakan, beberapa usulan yang disampaikan oleh Abpednas dalam hearing itu akan dibahas dan dipelajari lebih lanjut. “Nanti dipelajari. Ketika memang memungkinkan ya bisa saja dinaikan,” katanya.
Senada dikatakan Ketua Komisi I Budianto, usulan dari para anggota BPD melalui Abpednas akan dikaji terlebih dalam hal regulasi. Kedepan Komisi I bersama dengan DPMD akan membahas kaitan usulan dari para BPD. “Kita tentunya akan lihat dulu regulasinya bisa atau tidak. Karena hearing ini awalnya untuk membahas persiapan pilkades 2021 yang sudah dianggarkan Rp14 miliar,” ujarnya. (nce)
