JAYAKERTA, RAKA – Diduga Basis Data Terpadu (BDT) dari BPS yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tidak valid, 15% Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Jayakerta tak tepat sasaran.
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Jayakerta, Ma’mun Ajid mengatakan, tidak tepat sasarannya program BPNT diketahuinya berawal dari banyaknya keluhan masyarakat tidak mampu tak menerima kesempatan menjadi KPM. “Sepengetahuan saya, data awal itu bukan dari kementerian atau pun Dinas Sosial, data tersebut didapat dari Basis Data Terpadu (BDT) dari BPS yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),” ujar pria yang akrab disapa lurah Amung, kepada Radar Karawang, di aula Kecamatan Jayakerta.
Atas hal tersebut, ia berharap, ada KPM yang termasuk warga atau keluarga mampu secara ekonomi, rela mengundurkan diri dari kepesertaan BPNT. Agar warga yang benar-benar tak mampu dapat menjadi KPM melalui prosedur atau pedoman yang telah ditetapkan.
Selain itu, pihaknya juga sering mensosialisasikan kepada warga yang mampu secara ekonomi untuk bisa secara sadar mau mengundurkan diri dari kepesertaan BPNT. “Kita selalu melakukan verifikasi dan validasi, hanya sejauh ini belum ada yang mau dan sadar untuk mengundurkan diri sebagai KPM BPNT ini,” ucapnya.
Diketahui, dalam rapat tersebut, selain KPM yang masih banyak yang tak tepat sasaran, program BPNT pun tak lepas dari berbagai potensi deviasi atau penyimpangan yang dapat dilakukan. “Seperti pungutan liar (pungli), kolektifitas kartu KPM saat pencairan dana bantuan, dan kualitas bahan pokok yang diterima KPM jelek,” pungkasnya. (rok)
