KARAWANG, RAKA – Pengajuan dana pemilihan kepala desa, tinggal tunggu permohonan proposal panitia sebelas dari masing-masing desa. Saat ini, hasil evaluasi anggaran dari provinsi telah diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang.
“Kelengkapan berkas pengajuan dari desa, di panitia 11 ajuan proposal belum masuk untuk kebutuhan biaya apa saja. Hasil evaluasi dari provinsi sudah ada di kita, tinggal dilengkapi syarat-syarat untuk diundangkan,” kata Kepala Dinas DPMD Karawang Ade Sudiana, Jumat (26/10) kemarin.
Usai adanya proposal dari desa, lanjut Ade, pihaknya akan melakukan pengusulan pencairan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuamgan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang. “Sebentar lagi pencairan, karena perlu proses, saat ini lagi diproses oleh bagian hukum, jika sudah diundangkan langsung pencairan. Paling lambat satu Minggu setelah ada revisi dari gubernur,” katanya.
Ade akan terus lakukan percepatan pencairan, meskipun diakuinya selama teknis selama ini. Sekalipun sudah menggunakan dana talang disetiap desa yang akan melakukan pilkades. “Anggaran menggunakan APBD, biaya pilkades sudah dianggarkan apabila tidak diatur dalam perbub, maka diatur ditata tertib berdasarkan kesepakatan panitia dan calon. Saat ini lancar tidak ada masalah,” paparnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Karawang Hadis Herdiana menyampaikan, jika hasil evaluasi anggaran sudah keluar, maka langkah yang dilakukan ditingkat daerah melakukan penyempurnaan berkas dan hal itu bukan hanya saja yag berkaitan denga pikades tetapi semua elemen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) keseluruhan. “Untuk pilkades tidak ada yang krusial, sehingga bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Namun kembali lagi, lanjut Hadis, saat dilakukan pencairan maka tahapan yang harus dilakukan setelah diundangkan maka harus dikembalikan lagi kepada Biro Hukum Provinsi Jawa Barat. “Maka setelah itu baru adanya DPA, dan pencairan dan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM),” katanya. (apk)
