KARAWANG, RAKA – Sempat turun pada awal tahun ajaran Rp360 ribu per siswa per 6 bulan, Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dari Provinsi Jawa Barat membuat cengang SMK swasta. Pasalnya, menjelang akhir tahun di bulan Desember ini, dana BPMU hanya turun ke SMK Rp31 ribu per siswa per 6 bulan. “Tahun sebelumnya Rp360 ribu, sekarang jadi Rp31 ribu. Gak tahu penyebabnya apa,” ujar Wakasek SMK PGRI Telagasari Yan Yan Sopyan kepada Radar Karawang, Senin (17/12) kemarin.
Senada dikatakan Wakil Kepala SMK NU At Tarbiyah Endang Syamsudin, tahun 2018 adalah masa terparah dalam pemberian BPMU bagi SMK swasta dari Pemprov Jawa Barat. Saat ini sekolah hanya dijatah Rp31 ribu per siswa per semester dari sebelumnya Rp360 ribu. “Kondisi ini jelas merepotkan pihak sekolah. Parah banget, sekarang mah cuma Rp31 ribu doang,” keluhnya.
Kepala SMK IPTEK Cilamaya Engkos Kosim mengatakan, sekolah swasta prihatin dengan pemangkasan diluar batas kewajaran. Sebab akan merepotkan operasional sekolah khususnya untuk honorarium. Padahal seharusnya dituntaskan saja dulu di semester dua ini. “Bayangkan saja dari Rp360 ribuan ke Rp31 ribu. Ini pemangkasan yang luar biasa. Mau tidak mau RKAS (Rencana. Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sekolah harus dirubah,” ujarnya.
Ia melanjutkan, untuk mensiasati hal itu, akhirnya sekolah yang dipimpinnya harus kembali menarik SPP seperti sekolah lain. “Alasan gak ada anggaran, tapi kenapa negeri mah tetap normal. Ini yang kita merasa didiskriminasikan,” sesalnya.
Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Mulyadi Rusmanto mengatakan, SMK swasta sejauh ini masih dianaktirikan. Bayangkan saja, BPMU yang biasa Rp360 ribu per siswa per semester, akhir tahun ini tanpa pemberitahuan sejak awal turunnya bukan main, yaitu hanya Rp31 ribu saja. Entah apa yang jadi alasan, apakah APBD Perubahan di provinsi uangnya habis, atau memang sedang masa transisi pergantian gubernur baru. “Yang jelas ini sudah mengubah rencana dalam RKAS yang sudah dibuat,” ujarnya.
Kondisi ini membuat pengelola SMK swasta dilema, kata Mulyadi, di sisi lain memunguti iuran kepada orangtua hanya seadanya, karena merasa BPMU mampu menjawab kekurangan yang ada dengan nominal yang biasanya Rp360 ribu. “Gak tahu alasannya apa, kok dari Rp360 ribu jadi Rp31 ribu? Nah kalau ke negeri mah justru enggak,” sesalnya.
Tidak dari pemerintah provinsi saja, sebut Mul, alokasi anggaran Karawang Cerdas yang digulirkan pemkab kepada SMK swasta juga menjadi abu-abu. Sebab, seharusnya kriteria dan distribusinya jelas, apakah untuk siswa kurang mampu, atau beasiswa bagi siswa berprestasi. “Seharusnya Karawang Cerdas ini untuk siswa yang memang belum tercover di PKH, PIP dan KIP misalnya, sehingga ketika dapat bantuan tidak double account. Yang jelas, Swasta semakin hari semakin dianaktirikan,” keluhnya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi mengatakan, dalam APBD 2018 ada prioritas pembangunan di sektor lain. “BPMU tetap ada. Jadi kami harapkan sebelumnya, kekurangan BPMU ada dipenuhi di perubahan, ternyata di (APBD) perubahan hanya Rp30 miliar,” ujarnya.
Karena itulah, dana BPMU yang diterima siswa sekolah swasta tidak sepenuh seperti pada 2017. Pada 2017, setiap siswa di sekolah swasta bisa mendapat dana BPMU sekira Rp 500 ribu sampai Rp 700 ribu. Tetapi, karena keterbatasan anggaran, setiap siswa hanya bisa menerima rata-rata Rp 331 ribu. “Total anggaran BPMU tahun 2018 hanya Rp 374 miliar. Kebutuhan kami sekira Rp 650 miliar,” ujarnya. (rud/jp)
