TELUKJAMBE TIMUR, RAKA – Maraknya isu atau masalah dalam ketenagakerjaan, khususnya pelanggaran yang dialami oleh tenaga kerja perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) gelar rapat koordinasi bahas pembentukan rumah perlindungan pekerja perempuan di kawasan Industri.
“Inisiatif pendirian rumah perlindungan pekerja perempuan di kawasan industri adalah untuk melindungi pekerja perempuan, dan tindakan kekerasan salah satunya adalah pelecehan seksual yang sering terjadi,” ujar Assisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Rafail Walangitan saat acara pembentukan rumah perlindungan pekerja perempuan di kawasan industri di Hotel Resinda, Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur.
Ia mengungkapkan berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian hingga 2018 terdapat 24.425 perusahaan industri besar dan sedang di Indonesia. Namun selama ini belum ada data mengenai pelanggaran norma kerja termasuk pelecehan seksual di tempat kerja.
Beberapa faktor yang mempengaruhi, lanjut Rafail, tidak adanya catatan tersebut antara lain adanya rasa takut, rasa malu, keterbatasan informasi terkait tempat pengaduan, belum terbentuknya serikat pekerja di beberapa kawasan industri sebagai tampungan keluh kesah pekerja perempuan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karawang Abdul Ajiz mengatakan, langkah yang diambil oleh kementerian sangat baik dan tepat sekali.
Ia mengaku saat ini kerentanan persoalan itu ada di gender perempuan. Dan harapan DP3A dengan adanya itu mendapatkan respon yang baik oleh semua leading perusahaan di kawasan industri. “Jadi ini sangat sinergis sekali, dan kami sangat menyambut baik sekali,” jelasnya.
Firman, perwakilan dari KIIC menyambut baik rencana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Kawasan industri sendiri sangat menyambut baik sekali dengan rencana itu. Dan memang diakui bahwa perempuan rentan akan masalah,” pungkasnya. (yfn)
