KARAWANG, RAKA – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Karawang mulai terasa. Salah satu pabrik garmen mulai merumahkan karyawannya karena tidak ada kegiatan produksi. Upah buruh yang diliburkan pun dipastikan tidak akan dibayar penuh oleh perusahaan.
“Iya, saya dirumahkan sejak kemarin hingga akhir November,” ungkap salah satu buruh yang enggan disebutkan namanya, kemarin.
Ia melanjutkan, bagi buruh yang dirumahkan tidak mendapatkan gaji utuh sebagaimana biasanya. Berbeda dengan beberapa rekannya yang tetap dipanggil bekerja setiap hari. “Bagi yang dirumahkan hanya 60 persen gaji,” tuturnya.
Juru Bicara Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPTPJB) Sariat Arifia mengatakan sejumlah perusahaan yang tidak mampu lagi bertahan juga sudah menutup operasional, artinya tutup pabrik. Data PPTPJB setidaknya ada 18 pabrik garmen yang sudah tutup di Jawa Barat. “Sebelum kejadian ini, penutupan di Jawa Barat wilayah Bogor dan Purwakarta sudah terjadi. Peristiwa resesi Eropa, Amerika hanya memperburuk keadaan. Untuk wilayah Bogor saja, sudah berkurang kurang lebih 50 persen. Di Purwakarta lebih kurang sama,” ujarnya pekan lalu.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan ada beberapa wilayah yang memang tidak bisa dikendalikan langsung oleh pemerintah. Di tengah situasi global yang sedang tidak menentu dan lesu seperti sekarang ini, permintaan akan produk-produk jadi pun melambat. “Kalau market-nya nggak ada kan susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi. Itu sudah hukum pasar. Tapi perlindungan, perlindungan kemudahan (berusaha) terus kita lakukan,” ujar pria yang biasa disapa Kang Emil itu
Ia menambahkan, setiap tahun Jabar selalu jadi peringkat satu untuk penanaman investasi. Investasi yang masuk diharapkan bisa membuka lapangan kerja untuk menutup lapangan kerja yang hilang akibat PHK. “Setiap tahun investasi kan nomor satu. Tahun lalu masuk Rp 136 triliun menghasilkan 136 ribu pekerjaan. Jadi biasanya ada pengaruh dari potensi resesi global di tahun depan tapi kita kompensasi dengan banyaknya investasi yang masuk ke Jawa Barat,” tambahnya.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa pihaknya menolak keras kebijakan PHK besar-besaran di tengah ancaman resesi global. Sikap ini disampaikan menanggapi pernyataan para menteri terkait yang mengatakan bahwa di tahun 2023 dunia mengalami resesi. Di sisi lain kalangan pengusaha juga sudah blak-blakan riak PHK massal sudah ada saat ini untuk beberapa sektor. Said Iqbal tidak menampik tentang kemungkinan akan adanya resesi global tersebut. Bahkan saat ini, di beberapa negara Eropa buruh-buruhnya sedang melakukan demonstrasi dikarenakan harga-harga melambung tinggi. Sama seperti di Indonesia, mereka juga menyuarakan penolakan atas kenaikan harga dan PHK besar-besaran. Partai Buruh mengecam keras cara pemerintah menebar rasa takut kepada kaum buruh. “Hentikan kalimat ‘kebohongan’ dan ‘provokatif’ yang menyatakan ancaman resesi akan menimbulkan dampak serius,” ujar Said Iqbal.
Ia bilang tugas para menteri seharusnya menumbuhkan optimisme dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi resesi. ‘Para Menteri yang menyatakan ancaman di depan mata adalah provokatif dan menimbulkan monster ketakutan bagi kaum buruh dengan momok monster PHK. Oleh karena itu, partai Buruh mengecam keras kalimat yang pesimis yang bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang menyuarakan optimisme,” tegasnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan pada jumlah tenaga kerja di industri tekstil pada periode Agustus 2021 hingga Agustus 2022. Kepala BPS Margo Yuwono mengungkapkan berdasarkan hasil Sakernas ini terjadi pada 13 sub sektor industri tekstil.
Dia menyebutkan terjadi penurunan tenaga kerja sebesar 1,13 juta menjadi 1,08 juta. Atau turun sekitar 50 ribu orang. “Terjadi penurunan tenaga kerja dari 1,13 juta menjadi 1,08 juta orang dari periode Agustus 2021 ke periode Agustus 2022,” ujar dia. (psn/cn)
