TEMPURAN, RAKA – Media sosial bisa jadi kesempatan bagi oknum meraup rupiah. Bukan saja mudah upload jual beli barang online, tapi juga gambar warga miskin bisa dimanfaatkan oknum komunitas peduli sosial.
Kades Pancakarya Atta Sutisna Jilun mengatakan, masyarakat sekarang sering upload dan memviralkan setiap kejadian. Bahkan rumah reot dan warga sebatang kara. Alih-alih berjiwa sosial, kadang-kadang foto itu menyita perhatian komunitas sosial. Mereka, sebut Jilun, sering datang ke desa dan mempertanyakan sejauh mana peran desa, sampai-sampai dengan tameng foto yang didapat, mereka menggalang dana dan terus-terusan mengupload. Baginya, niat baik itu bagus, hanya saja dia balik curiga. “Dengan mudah mengupload fisik rumah dan dramatis pokoknya, katanya mau galang dana. Tapi kalau terkumpul, bisa dipertanggungjawabkan tidak?” ujarnya kepada Radar Karawang, Rabu (20/3).
Jilun, malah mengaku jengkel dengan oknum komunitas sosial yang sering mengupload kepedihan masyarakat dengan kata-kata dramatis. Seharusnya, sebelum diupload konfirmasi dulu kepada pihak desa, apakah sudah dapat jatah rulahu misalnya, atau Program Keluarga Harapan (PKH) atau belum. “Saya curiga wajar, kan orang jadi banyak empati. Kirim duit ke rekeningnya, apa betul diberikan semua atau cari untung,” sesalnya.
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Tempuran Leo Fitriana mengatakan, masyarakat jangan mudah merasa empati, dengan mengirim uang kepada pihak yang sembarang upload warga miskin yang didramatisir. Ternyata, yang sering datang justru oknum komunitas sosial yang tidak jelas pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan dananya. Ada baiknya, kalau merasa empati dan mau menyumbang, itu bisa lewat PSM desa dan TKSK yang jelas dan rapi dalam mengelola keuangan, dan pertanggungjawabannya. “Empati boleh saja, tapi soal transfer uang dari yang minta galang dana, harus selektif juga,” ujarnya.
Ia mendengar ada warga menderita tumor misalnya, atau penyakitan diupload, kemudian menyebut sudah sampai ada yang menyumbang ratusan juta dihimpun. “Berapa yang diberikan kepada sasarannya juga tidak jelas. Wajar kades pada curiga, sebab pengelolaan dana galang bantuan dana itu, gak jelas pertanggungjawabannya,” pungkasnya. (rud)
