KARAWANG, RAKA -Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang akan membangun Giant Sea Wall pantai Cemarajaya. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah abrasi yang sudah merusak pemukiman ini.
Kepala Bidang Sumber Daya Alam (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang Aries Purwanto menyampaikan, untuk menangani abrasi yang terjadi wilayah Cemarajaya akan dibangun Giant Sea Wall dari pemerintah pusat. Meski begitu dari Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang akan melakukan sejumlah perbaikan fasilitas seperti jalan, rumah dan jembatan yang telah terdampak. “Memang kondisinya walaupun kita tahu abrasi ini bukan hanya permasalahan lokal tetapi permasalahan global. Penanganan abrasi di Cemarajaya dari pemerintah pusat untuk membangun Giant Sea Wall, namun itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi kami membahas dengan Bappeda cara yang praktis dan strategis saat ini yang bisa dilakukan di tingkat kabupaten. Jalan, rumah, akses lainnya seperti jembatan itu lumayan terdampak,” ujarnya, Selasa (4/6).
Selama ini, lanjutnya, pihaknya telah membangun penahan gelombang sementara pada tahun 2023 dan pembangunan akan dilanjutkan kembali tahun 2024. Kemudian akan juga membangun pembangunan tanggul, revetment, menanam pesisir dan melaksanakan pelebaran jarak pantai. “Posisi di Cemarajaya termasuk di Sedari tetapi ada juga muncul akresi atau muncul tanah timbul,” jelasnya.
Ia mengaku pembangunan penahan sementara menjadi langkah tercepat untuk saat ini. Anggaran yang digunakan untuk membuat penahan sementara di tahun 2023 sebesar Rp2 miliar. Kemudian untuk pembangunan di tahun 2024 akan dianggarkan sebesar Rp1 miliar. “Di tahun ini masih dalam tahap proses lelang itu Rp1 miliar untuk lanjutan program tahun 2023. Mungkin pertengahan tahun kita bisa proses kontrak. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun sudah selesai,” tambahnya.
Aries meneruskan, rumah warga yang terdampak sebanyak 23 unit. Warga diimbau untuk dapat mengurangi aktivitas di dekat pantai dan dapat bekerjasama dengan pemerintah ketika proses relokasi. “Akan dilakukan juga perbaikan beberapa fasilitas di sana. Intinya abrasi itu menjadi konsen global, harapannya pertama dari sisi keamanan aktivitas warga dapat dikurangi, ke dua mudah-mudahan ketika proses relokasi berjalan kita bisa bersama-sama dengan warga. Karena sudah ada contoh perumahan yang 73 KK itu akan di replikasi di tempat-tempat berikutnya,” imbuhnya.
Selanjutnya akan diadakan kajian oceanografi dan sosial. Hal itu untuk meneliti luas abrasi dan Akresi yang terjadi di wilayah itu. Proses kajian oceanografi membutuhkan waktu selama 3 hingga 4 bulan. “Kita akan lakukan kajian oceanografi dan kajian sosial, ternyata berdasarkan hasil kajiannya justru ada yang Akresi seperti di wilayah Cilamaya Wetan. Ini kajian dari tahun 2020, kalau di total akresinya jauh lebih besar dari total panjang pantai di Kabupaten Karawang. Kita akan lakukan setelah anggaran perubahan untuk kajian oceanografi, membutuhkan waktu selama 3 sampai 4 bulan. Kita juga membutuhkan kajian sosial karena ketika memindahkan warga kita juga harus melihat dampak bagi warga. Rencana anggaran juga masih kita hitung,” tutupnya. (nad)
