Jadwal Pilkades Minta Dipastikan
TEMPURAN, RAKA – Belum jelasnya jadwal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) untuk 177 desa di keluhkan para kades. Khususnya mereka yang bersiap kembali mencalonkan diri. Sebelumnya, pembahasan Pilkades itu sudah dihearingkan bersama DPMD Karawang, Asda 1 dan Sekda mengenai kesanggupan Pilkades Maret 2021 sebelum SK kades petahana akan berakhir.
Namun kepastian tahapan yang tak kunjung ada kejelasan dengan alasan gelaran pilkada, membuat para Kades yang sudah mempersiapkan diri digantung tanpa ketegasan Bupati.
Bahkan, secara terbuka, para kades menyebutkan, jika sampai ada rencana memundurkan pelaksanaan pilkades ke Bulan Mei atau Bulan Juni, mereka yang hendak nyalon lagi menyebutkan serba boros.
Bagaimana tidak, jika terjadi kemunduran waktu Pilkades, bukan saja merugikan Kades petahana, lawan petahana juga akan rasakan hal yang sama. “Semakin mau dimundurkan Pilkades, maka kopi dan nasi di rumah calon itu semakin boros,” kata Kades Pancakarya Ata Sutisna Jilun.
Ia mengatakan, kalau ada dalih keamanan pasca Pilkada, itu alasan yang kurang bisa diterima. Karena justru, Pilkades itu lebih rawan gesekan dan keamanannya. Begitupun kalau alasan menolak tahapan di 2020 hanya karena petugas TPS masih bekerja, maka BPD setiap desa harus bisa menjamin. Dan panitia Pilkades bukan lagi petugas PPS di desa desa, karena banyak orang-orang pintar desa.
Lebih tegasnya, apapun alasan memundurkan Pilkades, semoga tidak terjadi. Lagipula dalam Kemendagri itu tidak berlaku bagi Pilkades Karawang di tahun 2021. “Tahapan dari akhir Desember atau awal Januari juga bisa. Enggak perlu lama, sebab DPS dan DPT Pilkades nantinya lebih akurat dan cepat karena sehabis coklit Pilkada ini memudahkan panitia,” ujarnya.
Hal senada dikatakan Kades rawagempol Wetan H Udin Abdul Gani, mereka pata calon, baik berstatus petahana maupun orang baru akan sama-sama kewalahan, jika jadwal Pilkades dimundurkan. Bayangkan sebulan saja mundur, berapa biaya yang harus dikeluarkan meskipun hanya sebatas menerima tamu-tamu masyarakat. “Kalau bisa jangan sampai dimundurkan waktu pelaksanaannya,” harapnya. (rok)
