LPM Minta Naik Honor
CILAMAYA KULON, RAKA- Ngiri dengan jumlah pendapatan BPD yang digaji naik setiap tahun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa ngebet ingin naik honor. Pasalnya, selain hanya diganjar Rp200 ribu setiap bulan dari Alokasi Dana Desa (ADD), insentif dari Dana Bagi Hasil (DBH) juga belum memuaskan.
Ketua LPM Desa Kiara Kecamatan Cilamaya Kulon, Soma mengatakan, LPM Desa harus naik honornya setiap tahun walaupun sedikit, sebab saat ini LPM sudah ketinggalan jauh oleh BPD yang honornya mencapai Rp850 ribu perbulan. Sementara LPM, masih di bawah Rp500 ribu dari ADD, begitupun dari DBH, insentif dari alokasi hasil retribusi dan pendapatan daerah itu hanya diterima sekitar Rp2 juta setahun, beruntung jika LPM selalu ada pemasukan dari Iuran Rutin Desa (IRTD), tapi kenyataannya pendapatan itu fluktuatif. Ingin dirinya sebut Soma, kiranya ada penghasilan pasif seperti BPD yang nominalnya bisa lebih besar, lebih-lebih bisa setara. “Honor LPM sudah disalip jauh sama BPD, sementara tanggung jawab LPM dan perannya juga besar untuk desa,” katanya.
Soma meminta pemkab agar memperhatikan LPM, karena betapa pun LPM saat ini jadi sasaran pemegang rekening proyek Atap Lantai dan Dinding (Aladin) rutilahu Provinsi Jawa Barat, persentasinya juga tidak akan sama setiap tahun dapat program terus menerus, jadi artinya ia inginkan ada penghasilan pasif dari pemkab melalui ADD. “Iya memang kita dapat proyek provinsi untuk Aladin, tapi persentasi untuk kita kan gak akan setiap tahun,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Cilamaya Wetan, H Udin Abdul Gani mengungkapkan, dalam APBDes 2019 di desanya saja alokasi untuk anggota LPM Rp 4,5 juta pertahun dan PKK Rp 5,5 juta. Anggarannya memang tidak sebesar BPD, tapi ada tambahan dari DBH yang besarannya tergantung dari desa-desa yang menetapkannya. “Memang setahun kita lihat Rp 4,5 juta,” ujarnya.(rud)
