Kabinet Indonesia Maju merupakan kabinet pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang telah berjalan sejak tahun 2019. Program prioritas yang dijalankan oleh Kabinet Indonesia Maju yakni pembangunan SDM, pembangunan insfrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Salah satu capaian Pemerintah dalam dua tahun terakhir di bidang ekonomi adalah berhasil menahan kontraksi ekonomi di tahun 2020 yang hanya sebesar -2,07% year on year (yoy) dan ini menjadikan Indonesia menempati peringkat ke-4 di antara negara G20. Capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari keberhasilan upaya Pemerintah dalam pengendalian pandemi Covid-19.
Memasuki tahun 2021, penguatan pengendalian pandemi juga berhasil mendorong ekonomi Indonesia untuk tumbuh sebesar 7,07% (yoy) di Triwulan II-2021. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 16 tahun terakhir.
Konsumsi Pemerintah terus memegang peranan aktif dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi selama pandemi, termasuk di Triwulan II-2021. Alhasil, upaya ini dapat mendorong peningkatan pada komponen konsumsi rumah tangga dan investasi.
Pulihnya permintaan domestik telah mendorong perbaikan aktivitas produksi sehingga membuat seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif di Triwulan II-2021. Pemulihan yang terjadi di berbagai sektor utama, seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor konstruksi, serta sektor transportasi dan pergudangan mencerminkan aktivitas ekonomi sudah mulai bangkit kembali.
Terjaganya daya beli masyarakat selama pandemi dapat terwujud karena inflasi yang terjaga dengan stabil di level rendah. Upaya pengendalian inflasi yang melibatkan Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait berhasil menjaga inflasi di level 1,68% (yoy) pada tahun 2020.
Hingga September 2021, inflasi juga masih terjaga rendah dan stabil di level 1,60% (yoy). Jika menilik 5 tahun ke belakang, capaian inflasi Indonesia konsisten dalam tren menurun. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah dalam membenahi fundamental ekonomi antara lain melalui perbaikan infrastruktur.
Sementara dalam hal investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami kenaikan. “PMDN dan PMA semester I tahun 2021 masing-masing bisa naik 3,5% dan 16,8%. Ini tentu akibat transformasi perekonomian melalui Undang Undang Cipta Kerja,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam wawancara dengan Berita Satu di program Hot Economy pada Rabu (20/10).
Menjelang akhir Q3-2021, berbagai leading indicator menunjukkan prospek yang baik. Dampak lonjakan kasus varian delta berhasil dimitigasi sehingga aktivitas ekonomi kembali menguat yang tercermin dari Indeks PMI Manufaktur Indonesia yang kembali di level ekspansif dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga kembali meningkat di bulan September 2021.
Dari sisi kemiskinan dan pengangguran yang sempat meningkat akibat Covid-19 juga telah berhasil diturunkan. Angka kemiskinan menurun dari 10,19% pada September 2020 menjadi 10,14% pada Maret 2021. Sedangkan angka pengangguran turun dari 9,77 juta orang atau 7,07% pada Agustus 2020 menjadi 8,75 juta orang atau 6,26% pada Februari 2021.
Sementara itu, peningkatan harga komoditas global dan pemulihan permintaan global turut mendorong komponen ekspor dan impor untuk tumbuh signifikan. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan aktivitas ekspor impor telah membantu industri berorientasi ekspor untuk memanfaatkan peluang peningkatan harga komoditas global selama pandemi. Hal ini membuat kinerja neraca perdagangan Indonesia berhasil mencatatkan surplus selama 17 bulan berturut-turut.
Kinerja yang impresif dari neraca perdagangan ini menjadi penopang kinerja transaksi berjalan Indonesia. Defisit transaksi berjalan di tahun 2020 dan Semester I-2021 berhasil dijaga di level rendah, yakni dibawah 1% PDB.
Selain itu, neraca pembayaran Indonesia juga berhasil mempertahankan surplusnya di tahun 2020 meskipun dilanda pandemi Covid-19. Kondisi ini turut berkontribusi terhadap ketahanan sektor eksternal Indonesia.
Dari sektor keuangan pun, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah mengalami rebound ke level yang lebih tinggi dibandingkan level pra-pandemi. Di saat yang sama, nilai tukar mengalami tren apresiasi menuju level pra-pandemi. Upaya Pemerintah dalam menjaga optimisme investor juga berhasil membuat aliran modal kembali masuk ke Indonesia sehingga membantu memperkuat fundamental pasar modal Indonesia.
Perbaikan di sisi ekonomi terus diiringi dengan perbaikan di sisi kesehatan. Upaya penguatan dari sisi hulu hingga hilir telah berhasil menekan laju penyebaran virus Covid-19. Terlihat dari turunnya kasus aktif di Indonesia menjadi sebesar 16.697 per 19 Oktober 2021. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan India, AS, Brazil, Jerman, Perancis, dan Inggris.
Disaat yang sama, tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia telah mencapai 96,2%, lebih tinggi dibandingkan tingkat kesembuhan global yang sebesar 90,6%. Adapun angka positivity rate Indonesia berada di bawah 0,5% dengan reproduction rate di bawah 1%.
Selain melalui strategi pembatasan mobilitas masyarakat, akselerasi vaksinasi juga menjadi kunci dalam menekan laju penyebaran virus Covid-19. Per 19 Oktober 2021, total dosis vaksinasi yang telah dilakukan di Indonesia telah mencapai 174 juta dosis sehingga menjadikan Indonesia berada di posisi ke-5 di dunia.
Sebagai langkah memulihkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, Pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat proses vaksinasi. Diantaranya melalui kerja sama dengan pihak swasta dalam mendorong percepatan program vaksinasi gotong royong.
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa syarat mutlak agar ekonomi Indonesia dapat pulih yakni dalam penanganan pandemi Covid-19 dijaga agar tidak terjadi gelombang ketiga Covid-19. “Diharapkan sudah 80 persen masyarakat sudah divaksinasi pada akhir tahun ini dan dosis kedua bisa diselesaikan pada kuartal pertama tahun depan. Untuk pemulihan ekonomi tetap dilanjutkan pada tahun depan terutama untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial,” pungkas Menko Airlangga. (rls)
