Rp112 Miliar
CILAMAYA KULON, RAKA – Kepala desa se-Kabupaten Karawang siap-siap diguyur kenaikan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH PDRD).
Kabid Pemdes Dinas PMD Karawang H Encep Komarudin mengatakan, kenaikan dana bagi hasil tersebut cukup fantastis, yakni Rp 30 miliar. Tahun 2018, kata dia, DBH hanya Rp84 miliar untuk dialokasikan ke-297 desa. Sementara tahun 2019 ini Rp112 miliar. “Bupati pun sudah memberikan lampu hijau bagi pemerintah desa yang ingin melakukan permohonan pengajuan. Dengan syarat, SPJ dan laporan di tahun 2018 sudah selesai,” katanya di sela sosialisasi SK Bupati Nomor 971.1/Kep 337-Huk/2019 tentang Besaran dan Rincian DBH PDRD Karawang 2019 di Aula Kecamatan Cilamaya Kulon, Rabu (19/6).
Adapun besarannya, lanjut pria yang karib disapa Eko itu, besarannya bervariasi, tergantung taat atau tidaknya desa tersebut dalam membayar pajak dan retribusi daerah, serta dari sisi potensi kewilayahan. Salahsatu contohnya Desa Dongkal-Cibuaya. Diketahui, pada tahun 2018 Desa Dongkal hanya Rp137 juta, dan tertinggi Desa Sukaluyu-Telukjambe Rp1,3 miliar.
Sementara untuk tahu 2019 ini, desa paling rendah mendapat DBH PRD yaitu Desa Jayamulya-Cibuaya dengan nominal Rp286 juta, dan Desa Kondangjaya menjadi penerima DBH PRD tertinggi mencapai Rp1,27 miliar.
Menurutnya, terdapat beberapa item yang menjadi penyebab kenaikan dana DBH PRD ini, seperti honor Kades yang naik Rp85 ribu, ada juga bagian untuk PSM Desa Rp200 ribuan, termasuk operasional BPD yang kisarannya sekitar Rp17 jutaan untuk kegiatan peningkatan kapasitas, dan itu semua tertuang dalam SK Bupati.
Lebih lanjutnya, terdapat beberapa desa lainnya yang tahun ini mendapati kucuran DBH diatas Rp1 miliar. Diantaranya Desa Sukaluyu, Desa Sukamakmur, Desa Sukaharja dan Desa Purwadana. Selain itu, Eko menambahkan, untuk pemasukan Pajak saja, misalnya Desa Jayamulya yang ditarget Rp50 jutaan, tapi mendapatkan bagian DBH sebesar Rp 286 juta. Artinya, pemdes harus lebih giat lagi dalam untuk memenuhi target pemasukan retribusi dan pajak yang masuk ke daerah.
Dia juga mengimbau kepada seluruh penerima DBH PRD, setelah SK ini terbit, para kades dapat segera menyelesaikan serapan DBH luncuran tahun 2018 lalu, khususnya bagi yang belum menyelesaikan pekerjaan, berikut SPJ-nya. Karena setelah SK turun, secepatnya pengajuan segera dilakukan. “Silahkan segera ajukan setelah SK ini terbit, insya Allah segera kita proses,” paparnya.
H Udin Abdulgani, kades Rawagempol Wetan, Kecamatan Cilamaya Wetan, mengaku akan menggunakan dana DBH ini untuk memaksimalkan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “DBH tahun 2018 sekitar Rp265 juta, DBH tahun 2019 sekitar Rp356 juta, hampir Rp100 jutaan kenaikannya. Ke depan saya akan memperbaiki PBB dan retribusi daerah, khususnya perpajakan supaya bisa naik lagi,” ucapnya.
Hal yang sama dikatakan Aruji Atmaja, kades Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan. Dia menyambut baik kenaikan DBH ini. Tahun ini, dia mendapat Rp375 juta. “DBH 2018 Rp200.100.000, tahun 2019 Rp375 juta. Karena pemasukan PBB tinggi sekitar 60 persen, kenaikan ini sangat baik alhamdulillah,” pungkasnya.(rok)
