TETAP SEMANGAT: Meski dana pilkades belum cair, namun Panitia 11 Pilkades Parungsari tetap semangat bekerja melayani warga yang ingin mendaftar menjadi calon kepala desa. Terlihat para Panitia 11 sedang berdiskusi santai, kemarin.
Panitia 11 Parungsari Rogoh Kocek Sendiri
TELUKJAMBE BARAT, RAKA – Pemilihan kepala desa (pilkades) di sejumlah desa di Kabupaten Karawang yang akan digelar serentak tahun depan, masih dalam tahap penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon yang mendaftar.
Di Desa Parungsari, Kecamatan Telukjambe Barat, sedikit ada masalah, karena salah satu bakal calon berstatus PNS belum mendapatkan surat izin dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). “Alhamdulillah proses di pelayanan satu atap sebagian berkas yang diberikan sudah hampir beres semua, tapi di kita ada satu balon dari PNS. Untuk izin dan sebagainya pihak BKD (BKPSDM) belum menyerahkan kepada panitia, ya mungkin masih proses kali,” ungkap Tajudin, sekretaris Panitia 11 Pilkades Desa Parungsari, Jumat (15/11).
Ia melanjutkan, jika sampai batas waktunya belum juga lengkap, dia akan mengkonsultasikan hal tersebut dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang. Namun menurutnya, kelengkapan berkas para pendaftar akan terselesaikan. Sebab mereka rajin berkonsultasi dengan Panitia 11 bahkan sejak pendaftaran belum dibuka. “Sudah ada tiga orang mendaftar. Yaitu Pardi sebagai petahana, Encep Sutisna warga Kampung Babakan Cebong, dan Darja Mulyana warga Kampung Leuwi Asem yang berstatus guru PNS,” tuturnya.
Adapun internal kepanitian, Tajudin mengaku tidak ada masalah, semua bekerja dengan koperatif. Meski terkadang mereka bertugas melampaui jam kerja karena para pendaftar yang sering berkonsultasi malam hari. “Kebanyakan mereka siangnya kerja, kalau mereka perlu konsultasi malam ya gak apa-apa kita siap. Malah ya kita takutnya kelengkapan kurang,” tuturnya.
Begitupun dengan kondusifitas masyarakat menjelang pilkades, yang dirasa tak ada masalah dan akan aman sampai pilkades selesai. Tajudin menjamin hal itu, karena melihat pilkades sebelumnya yang berjalan lancar dan juga adanya pemilih baru yang lebih berpendidikan tinggi. “Desa Parungsari itu termasuk pemikirannya yang demokrasi, kalau yang lain kan pilkades itu suka ada konotasi negatif. Kalau di sini setelah pilkades ya sudah, tidak ada hal-hal yang mengarah pada ranah hukum atau gesekan secara fisik,” ceritanya.
Ia mengatakan, kendala utama saat ini adalah dana pilkades yang tak kunjung cair. Menurutnya, jumlah dana pilkades yang telah ditentukan dirasa kurang. Padahal dia telah semaksimal mungkin meminimalisir anggaran dalam proposal yang diajukan. Ia beranggapan semestinya pencairan dana pilkades dilakukan sejak awal, demi menunjang kebutuhan panitia hingga tahap ini. Bahkan, ketua panitia menalangi pengeluaran biaya sejauh ini. Misalnya penyewaan mobil untuk mengurus berkas administrasi ke Yantap. “Saya juga bingung nanti menanganinya gimana, sedangkan meminta kepada calon tidak boleh dan hanya diperbolehkan sumbangsih dari pihak ketiga. Ini yang sumbangsihnya ada gak? Kalau bukan desa sendiri mah, jujur saya malas,” keluhnya. (cr5)
