PURWAKARTA, RAKA – Di saat pemerintah pusat bersiap melakukan pengangkatan besar-besaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk program nasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kabupaten Purwakarta justru menghadapi krisis sumber daya manusia. Sebanyak 13 personel Damkar terpaksa dirumahkan karena tidak tercatat dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta, Juddy Herdiana, membenarkan kondisi tersebut. Ia menjelaskan, belasan personel itu tidak memenuhi syarat administrasi saat pendataan PPPK tahun 2025 karena masa kerja yang belum mencukupi.
“Jumlahnya ada 13 orang. Pada saat pendataan PPPK 2025, masa kerja mereka baru sekitar 20 bulan sehingga tidak masuk database BKN,” kata Juddy, Senin (26/1).
Akibat belum adanya kepastian regulasi, baik dari sisi anggaran maupun skema outsourcing, para personel tersebut untuk sementara harus dirumahkan. Kondisi ini, menurut Juddy, berdampak langsung terhadap kesiapsiagaan dan efektivitas layanan darurat di lapangan.
“Saat ini mereka dirumahkan dulu sampai ada regulasi anggaran dan regulasi outsourcing. Dampaknya sangat terasa, terutama dalam pembentukan regu ketika terjadi kebakaran maupun operasi penyelamatan,” ujarnya.Situasi semakin pelik karena Damkar Purwakarta tidak memiliki opsi untuk menambah tenaga baru. Juddy menyebut, kebijakan dari BKN saat ini tidak lagi memperbolehkan rekrutmen anggota baru di luar mekanisme yang ditetapkan.
“Untuk rekrutmen anggota baru sudah tidak diperbolehkan lagi oleh BKN,” ucapnya.
Krisis personel Damkar ini terjadi di tengah fokus pemerintah pusat pada penguatan sumber daya manusia untuk program Makan Bergizi (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebelumnya menyampaikan bahwa pada 1 Februari 2026 akan dilakukan pengangkatan sekitar 32 ribu pegawai SPPG berstatus PPPK pada seleksi tahap kedua.
Perbedaan mencolok antara penguatan SDM pada program nasional dan berkurangnya personel pada layanan darurat daerah pun menjadi perhatian. Juddy berharap pemerintah pusat dan pihak terkait dapat segera memberikan solusi agar kekosongan personel Damkar tidak berlangsung lama.
“Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Kami sangat berharap ada kebijakan khusus agar pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah tetap berjalan optimal,” pungkasnya. (yat)
