USUL : Kades Sukakerta Kecamatan Cilamaya Wetan H Bukhori penerima bantuan terdampak covid-19 datanya bersumber dari bawah.
CILAMAYA WETAN, RAKA – Bantuan Pemrov Jawa Barat bagi korban terdampak ekonomi dan rentan miskin akibat wabah Covid-19 bakal cair pekan ini. Namun, data penerima sasaran yang non PKH tersebut menuai kontroversi. Meskipun di deadline data verifikasinya paling lambat Senin (5/4), Namun, data penerima bantuan, masih diintervensi pertimbangannya.
Kades Sukakerta Kecamatan Cilamaya Wetan, H Bukhori mengatakan, adanya bantuan dari Pemprov Jabar bagi korban terdampak wabah covid-19 ini sudah sangat baik. Hanya saja, ia mempertanyakan target sasarannya siapa. Dan muncul pertanyaan, yang diharapkan pendistribusian bantuan pemprov ini berbasis data seperti apa. “Kalau mau, bottom up dan top down harus digunakan. Sebab, gelagat dari Pemrov sendiri, nampaknya hanya menggunakan data top down (atas ke bawah) yang sudah ada dan itu ada di setiap Dinas Sosial Kabupaten atau kota yang dikenal dengan Basis Data Terpadu (BDT). Bahkan, setiap desa dan kecamatan juga ada,” ucapnya.
Kemudian, jika BDT tidak cocok dengan situasi yang ada, karena dari BDT ini basis lama. Lebih baik disinkronkan atau disesuaikan dengan data rilis terakhir. “Ada baiknya data top down dan bottom up itu dipakai, karena nampaknya pemerintah masih menggunakan data lama,” katanya.
Menurutnya, semua Kades tentu masih teringat dengan distribusi raskin yang direlokasi ke BPNT, sampai-sampai Wakil Bupati sendiri memetakan Kades agar data ulang warga yang dianggap layak menerima BPNT.
Desa kala itu, diminta berikan data, termasuk Sukakerta sudah dikirim dan sampai ke Dinsos, hanya pertanyaannya BDT ini masih menggunakan data lama, lantas kemana yang data yang dikirim ke Dinsos yang terakhir disodorkan. “Seharusnya, Pemprov dan Pemkab, jika akan memberikan kebijakan bantuan, maka top down desa terbaru, yang diminta Wabup dulu,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta, akan lebih baik cek data dulu yang diberikan soal BPNT itu. “Mohon pencerahannya, sumber data yang sekarang dipake adalah BDT yang ada di Dinsos. Padahal kita pernah diminta untuk merubah BDT tersebut berbasis desa, kenapa data tersebut belum digunakan oleh Dinsos malah masih menggunakan data lama ? Ingat waktu itu pengurangan raskin dan program baru BPNT,” ujarnya.
Kalau data berdasarkan top down ini, jelas dipertanyakan. Maka ia berharap, data yang berbasis desa atau bottom up. Karena, bottom up itu sudah pernah dilakukan juga atas instruksi wakil bupati dan sudah disetor ke Dinsos. “Seharusnya Pemda sudah cek Dinsos soal data kemaren kemana? Kenapa yang dijadikan rujukan masih BDT lama? Kalau wakil bupati instruksi ke kepala desa stop data ke propinsi, maka pertanyaannya adalah data top down ready Pemda yang mana?” tanyanya.
Sementara menurut Kepala Desa Tegalwaru Aruji Atmaja, memang diakui terjadi di lapangan, masalah bantuan apapun semua warga menginginkannya, baik yang kaya apalagi yang miskin. “Makanya data-data tidak akan valid-valid, saran saya pada TKSK, pendamping PKH, BPNT, PSM dan ajak RT untuk merevisi, memperbaiki data yang ada di Dinsos atau BDT yang sudah ada, ini sekadar saran,” ujarnya. (rok)
