LIHAT DAPUR UMUM: Rombongan DPRD Karawang melihat kondisi dapur umum Dinsos.
KARAWANG, RAKA – Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang menyoroti data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Next Generatin (NG) Dataku Kementerian Sosial. Data ini dinilai masih bermasalah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Kamis (4/3) melakukan kunjungan ke Dinas Sosial (Dinsos). Kegiatan berlangsung pada pukul 10.30 hingga pukul 13.00. Mereka memantau pemutakhiran data SIKS NG dari Kementrian Sosial (Kemensos). DPRD meminta agar data masuk hanya melalui Dinsos. “Karawang ini berturut-turut kena musibah, saya memantau data khususnya SKIS NG Dataku dari Kemensos,” ujar Indriyani, anggota DPRD Komisi IV Kabupaten Karawang, kemarin.
Pengumpulan data dinilainya belum rapi. Masih banyak jumlah penerima bantuan iuran (PBI) belum sama rata. Masyarakat memperoleh bantuan PBI BPJS di kelas III. Hal ini berfungsi untuk mengcover biaya kesehatan bagi masyarakat. Saat terjadi kendala perihal insentif operator SIKS NG, sudah jelas di Permendagri 64 tahun 2020 pasal 77 huruf B, pemerintah daerah wajib menganggarkan pendanaan pendataan. Operator yang mengakses SKIS NG saat ini telah memperoleh biaya insentif. Semua bantuan tersebut sudah harus tepat sasaran semua. Selain memantau data diatas, ia pun memantau kondisi dapur umum di Dinsos. Sarana dan prasarana dapur umum perlu diadakan penambahan.
Pemerintah daerah akan melakukan pengajuan penambahan mobil dapur umum ke Kemensos. Hal ini bertujuan untuk membantu korban banjir di Kabupaten Karawang. Saat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak mencukupi untuk menambah armada, maka penambahan armada akan dilakukan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. “Ternyata kita perlu penambahan lagi karena mengingat titik zona merah banjir kita, daerah melalui DPRD dapat mengusulkan ke pusat untuk pengadaan mobil dapur umum,” pungkasnya. (cr6)
