RadarKarawang.id – Polemik di dunia pendidikan kembali terjadi. Kali ini soal jumlah siswa per kelas. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, 50 siswa per kelas hanya sementara.
“Kalimatnya maksimal, artinya bisa dalam setiap kelas itu 30, bisa 35, bisa 40,” kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71.
Ke depannya, jumlah siswa per kelas akan tetap dibatasi menjadi 30 hingga 35 orang siswa. Sebab, kata Dedi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan membangun ruang kelas baru untuk menampung seluruh siswa.
“Nanti dalam tahun ajaran berikutnya, dalam semester berikutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pasti membangun ruang kelas baru. Nah, ruang kelas baru ini bisa menurunkan kembali jumlah siswanya,” ucap Dedi.
“Misalnya karena banyaknya minat masuk ke sekolah akhirnya menerimanya 50 dalam setiap kelas, nanti dibangun ruang kelas baru sehingga kembali lagi menjadi 30 atau 35,” sambungnya.
Baca juga: Pejabat Karawang Bercucuran Keringat saat Dilantik di Area Sawah
Dedi mengungkap, kebijakan tersebut diberlakukan untuk mencegah anak-anak putus sekolah karena tidak mampu secara ekonomi.
“Ini darurat, karena daripada rakyat tidak sekolah lebih baik bersekolah. Daripada mereka nongkrong di pinggir jalan, kemudian berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan usianya, walaupun sekolahnya sederhana,” tutur dia.
Tidak mampu secara ekonomi itu, menurut Dedi, bukan sekadar tak mampu membayar biaya sekolah per bulan, melainkan pula memenuhi biaya untuk berangkat ke sekolah.
“Apabila di daerah tersebut banyak siswa yang dekat dengan sekolahnya, punya kemampuan ekonomi rendah sehingga ketika tidak diterima oleh sekolah negeri maka dia akan putus sekolah karena ketidakmampuannya,” ucap Dedi.
“Bisa saja dia bisa membayar tiap bulanan karena tidak begitu mahal, misalnya bayaran bulanannya Rp200 ribu atau Rp300 ribu, tetapi misal dia berat di ongkos menuju sekolahnya maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil kebijakan daripada anak Jawa Barat tidak sekolah ya lebih baik sekolah, walaupun di sekolah tersebut kelasnya 50,” lanjutnya.
Di sisi lain, Dedi menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat akan memastikan seluruh anak-anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan.
“Negara meminta rakyat sekolah, maka negara tidak boleh menelantarkan rakyatnya sehingga tidak bersekolah jangan sampai warga mendaftar capek-capek ingin sekolah, tapi negara tidak mampu memfasilitasi.
Tonton juga: Degung Sunda, Bikin Suasana Syahdu
Maka saya sebagai gubernur Jawa Barat bertanggung jawab atas pendidikan, dan saya tidak menginginkan anak-anak di Jawa Barat putus sekolah,” tandasnya. (psn/lpe)
