DEMO : Ribuan masaa yang terdiri dari buruh, tani dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan gerbang kantor Bupati Karawang.
KARAWANG, RAKA – Momentum perayaan Hari Tani Nasional (HTN) 2020 yang bertepatan pada 24 September. Ribuan masa yang tergabung dari buruh, tani, mahasiwa menggelar aksi di depan gedung kantor Bupati Karawang, Kamis (24/09).
Ketua Umum FSPEK -KASBI (Federasi Serikat Pekerja Karawang – Kongres Aliansi Buruh Indonesia) Rusmita menilai pemerintah abai terhadap nasib petani. Pasalnya banyak persoalan yang terjadi mulai dari perampasan tanah, pencabutan subsidi pupuk, kemudian kekeringan juga kerap dirasakan oleh petani.
“Padahal salah satunya Karawang ini merupakan kota lumbung padi, itu dari sektor petani,” jelasnya di sela aksi berlangsung kepada Radar Karawang, Kamis (24/09).
Kemudian kata dia, pasca terjadi Covid-19 ini banyak buruh yang dirumahkan baik itu yang mendapatkan upah setengahnya maupun tidak sama sekali. Lebih jauh dari itu kata Rusmita, banyak buruh di PHK di era pandemi ini.
“Artinya secara keseluruhan pemerintah saat ini mengoutsourcingkan nasib rakyatnya terhadap swasta,” katanya.
Lebih lanjut kata Rusmita, persolan nasional dalam hal ini DPR RI masih bersikeras membahas omnibuslaw RUU cipta lapangan kerja (Cilaka) yang mana didalamnya dapat menyengsarakan elemen masyarakat baik buruh, petani, nelayan dan lainnya.
“Tapi kemudian pemerintah menggunakan momentum Covid-19 karena aksi-aksi buruh ini dibatasi tidak boleh di Jakarta sehingga mereka merasa nyaman, padahal kita minta Omnibuslaw dibatalkan atau tidak diteruskan,” ujarnya.
Rusmita meminta pemerintah daerah harus bisa membangun industri daerah yang bisa menyerap tenaga kerja banyak, sehingga tidak hanya menyadarkan kepada swasta. “Pemerintah harus serius menggarap nasib rakyatnya petani buruh dan sebagainya, bagaimana dia melindungi nasib rakyatnya sendiri atas kebijakan modal yang hari ini menyengsarakan rakyat,” katanya.
Pada aksi perayaan Hari Tani Nasional (HTN) 2020 ini, masa aksi atau perwakilan tidak diperkenankan bertemu dengan bupati atau perwakilan, sebelum melakukan swab tes terlebih dahulu. Padahal kata Rusmita, para buruh ini sudah melakukan rapid tes atau swab di pabrik-pabrik secara bersama-sama.
“Lucu kan giliran kita aksi massa masuk ke dalam harus di swab. Sementara mobil-mobil ke dalam berkeliaran juga tidak ada swab,” pungkasnya. (mra)
