Anggota BPD Resah Iuran Rp 100 Ribu

TIRTAJAYA, RAKA – Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekecamatan Tirtajaya resah dengan surat edaran pemberitahuan pelaksanaan tasyakuran anggota BPD. Pasalnnya, dalam surat edaran pemberitahuan tersebut tercantum iuran yang mesti dibayarkan sebesar Rp 100 ribu yang dibebankan kepada setiap anggota.

Keresahan sejumlah anggota BPD tersebut berawal dari legalitas surat edaran yang masih menggunakan kop Forum Komunikasi BPD (FK-BPD), yang menurut mereka sudah tidak aktif setelah diganti dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas).

Seperti diungkapkan anggota BPD Pisangsambo Harta, dirinya merasa kaget dengan surat edaran pelaksanaan tasyakuran yang dilayangkan FK-BPD kepada setiap anggota BPD skecamatan Tirtajaya. Apalagi setelah tercantum adanya iuran yang harus di bayarkan sebesar Rp 100 per anggota. “Kok ada surat edaran dari FK-BPD, ada iurannya segala,” ucapnya saat di wawancarai Radar Karawang, Minggu (16/9).

Padahal, lanjut Harta, FK-BPD ini telah lama tidak aktif setelah adanya perubahan menjadi Abpednas. Ia pun mengaku tidak mengetahui kapan rapat pertama dilaksanakan. Karena, di dalam surat edaran tersebut tertulis menindak lanjuti rapat. “Saya tidak tahu kapan rapatnya juga. Ujug-ujug ada surat edaran iuran saja. Lagian legalitasnya dipertanyakan, FK-BPD kan sudah tidak aktif semenjak diganti Abpednas,” tandasnya.

Sama halnya dengan yang dikatakan anggota BPD Sumurlaban, Ade Yanwar. Ia pun megaku tidak tahu kapan rapat pertama dilaksanakan meskipun di dalam surat tercantum, bahwa rapat awal dilaskanakan di desanya, Desa Sumurlaban. Ia juga memastikan jika mantan ketuanya di Desa Sumurlaban tidak tahu kapan rapat itu di laskanakan. “Saya sebagai tuan rumah tidak tahu, bahkan ketua saya saja tidak tahu. Tiba-tiba ada surat edaran plus iurannya,” katanya.

Menurutnya, hingga saat ini setelah pemilihan BPD belum adanya pelantikan ataupun pentapan struktur organisasi dan susunan BPD. Oleh sebab itu, belum ditentukan siapa ketua, sekretaris, bendahara ataupun yang lainnya, entah itu struktur di kecamatan ataupun struktur di desa. “Kalau masalah syukuran kan bisa di desa masing-masing. Jelas saya menolaklah untuk pungutan itu,” tegasnya.

Sementara menurut Sekretaris Desa Sabajaya Aan Karyanto, jika mengatasnamakan lembaga, ada beberapa persyaratan yang harus ditempuh. Minimal musyawarah antar anggota yang bersangkutan, agar terjadi sinkronisasi pemikiran ataupun keputusan di dalam forum. “Harus legal, jangan asal. Masalahnya kan ini membawa nama forum,” ucapnya.

Di tempat berbeda, Ade Ozen, mantan ketua FK-BPD Kecamatan Tirtajaya menyebutkan, surat edaran tersebut merupakan rencana dan usulan sebagian perwakilan BPD di masing-masing desa, sesuai hasil kesepakatan musyawarah BPD. “Mau ada syukuran selepas pelantikan, dan itupun belum dipungut sepeserpun sampai saat ini. Pungutan itupun sifatnya tidak memaksa, ketika merasa keberatan, gak ikut juga gak apa-apa. Kebetulan saja, saya ditunjuk oleh rekan BPD untuk memfasilitasi,” imbuhnya.

Sementara kaitan FK-BPD yang sudah diganti dengan Abpednas itu betul adanya namun untuk wilayah Kabupaten Karawang. Kalau di lingkungan kecamatan belum ada perubahan, yakni masih menggunakan FK-BPD. “Rencananya nanti setelah resmi pelantikan BPD yang baru terpilih, sesuai hasil rapat forum Abpednas kabupaten akan diganti menjadi Abpebdas kecamatan. Kebetulan saya bagian pengurus Abpednas Kabupaten Karawang di bidang Pemerintahan,” pungkasnya. (rok)

Recommended For You

About the Author: Mang Raka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *