PPS Minta Tambah Honor

TIRTAJAYA, RAKA – Bagi calon legislatif dan calon presiden, saat ini adalah momen yang paling mendebarkan karena suara mereka sedang dihitung. Namun, bagi panitia penyelenggaran, mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah saat yang paling melelahkan.

Aan Karyanto, ketua PPS Desa Sabajaya yang menaungi 24 Tempat Pemungutan Suara (TPS) meminta pemerintah agar lebih memperhatikan nasib pejuang pemilu yang ada di desa.

Menurutnya honor yang diterima tidak sebanding dengan pekerjaan, padahal dirinya sudah bekerja semaksimal mungkin sampai harus meninggalkan keluarga. “Seharusnya pemerintah memberikan apresiasi kepada PPS maupun KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Gaji ketua PPS hanya Rp550 ribu dalam satu kegiatan belum dipotong pajak,” jelasnya kepada Radar Karawang, Selasa (25/4).

Ia melanjutkan, dalam menyukseskan pemilu 2019, pemerintah bukan hanya memperhatikan petugas yang meninggal dunia saja, melainkan harus dilihat juga PPS yang masih hidup. Aan mengaku bukan berarti iri terhadap petugas-petugas yang gugur dalam melaksanakan tugasnya, namun pahlawan itu bukan hanya bagi orang yang meninggal saja, bahkan dirinya pun sama ingin berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Minimal pemerintah memberi tambahan uang operasional, adapun besar kecilnya tidak jadi masalah. “saya bangga menjadi ketua PPS, tetapi mana bentuk timbal balik dari pemerintah,” katanya.

Aan menegaskan pemerintah tidak tahu sebenarnya tugas di lapangan, oleh karenanya pemerintah hanya menuntut bahwa pemilu harus sukses, padahal pihaknya mengaku menjadi ketua PPS itu butuh pengorbanan. Bahkan harus mondar-mandir ke setiap TPS demi menyukseskan pemilu.
“Pemerintah harus memberikan apresiasi setelah kami menyelesaikan tugas sebagai PPS,” pungkasnya. (cr4)