KARAWANG, RAKA – Ketahanan pangan yang dimulai desa benar-benar diseriusi oleh pemerintah. Sebabnya, regulasi yang menetapkan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan.
Kepala Desa Kondangjaya Anja mengatakan, untuk anggaran dana desa tahun 2022 masih sama dengan tahun sebelumya. “Kalau untuk anggaran dana desa, di Desa Kondangjaya anggarannya sebesar Rp1,1 miliar,” katanya kepada Radar Karawang.
Anja menambahkan, anggaran dana desa sebesar Rp1,1 miliar tersebut dibagi dalam beberapa program, diantaranya program yang diatur dalam peraturan presiden dan program ajuan dari desa. “Sebanyak 68 persen dana desa merupakan program yang memang telah diatur oleh peraturan presiden. Sedangkan sisanya yakni 32 persen ialah program yang memang murni ajuan dari pemerintah desa,” tambahnya.
Pria yang mau genap setahun menjabat kepala desa di Kondangjaya ini pun menjelaskan, 68 persen dana desa yang merupakan program prioritas yang telah ditetapkan peraturan presiden ialah untuk bantuan langsung tunai corona, sektor ketahanan pangan dan juga penanganan Covid-19. “Dari 68 persen ini, 40 persen untuk BLT, 20 persen ketahanan pangan dan 8 persen untuk penanganan Covid,” jelasnya.
Sekdes Mekarjaya Kecamatan Purwasari Asep Mulyadi menjelaskan bahwa ketahanan pangan di Desa Mekarjaya, rencananya akan mengarah kepada budidaya domba atau kambing, hal ini dilakukan karena ada lahan kosong untuk membuat kandang ternak domba tersebut. “Rencananya budidaya domba sih kalau kita, karena ada lahan yang luas,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota BPD Desa Mekarjaya, Ade Samsuri sangat mendukung program ketahanan pangan yang akan diproyeksikan oleh Pemerintah Desa Mekarjaya. ” Tentunya kami sangat mendukung, ini program yang baik, ” pungkasnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) menegaskan desa memiliki peran yang sangat strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan. Hal itu bisa dilakukan dengan menggarap maksimal segala potensi di dalamnya. Berdasarkan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ternyata 71% penduduk Indonesia adalah warga desa. Sementara wilayah Indonesia terdiri 91% desa. Dengan kata lain, hanya terdapat 9% wilayah kelurahan. “Ini yang harus kita sadari betul betapa desa ini sangat strategis di dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan implementasi kebijakan,” kata Mendes PDTT dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/8).
Gus Halim berharap desa memiliki peran semakin maksimal untuk menjawab segala soal bangsa khususnya ketahanan pangan. Pasalnya, jika permasalahan desa dapat teratasi, 71% beban pangan nasional berkurang. Gus Halim bersyukur Indonesia masih dapat bertahan dalam urusan pangan, di mana negara-negara lain banyak yang mengalami kendala. “Alhamdulillah Indonesia sampai hari ini masih nyaman-nyaman saja, itu semata-mata karena kita punya 74.961 desa, yang itu sama dengan 91 persen wilayah Indonesia atau itu sama dengan 71 persen penduduk Indonesia,” pungkasnya. (fjr/kd)
