RadarKarawang.id – Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat walk out dalam rapat paripurna. Aksi tersebut dilakukan lantaran kecewa dengan pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
“Sebetulnya bukan ke fraksi tapi ke anggota DPRD atau ke lembaga DPRD, bahwa gubernur sudah menyatakan tidak lagi perlu rapat dengan DPRD saat kegiatan di APDESI dan Musrenbang di Cirebon,” kata anggota Fraksi PDIP Memo Hermawan, Jumat 16 Mei 2025.
Menurut Memo, keberadaan DPRD dan Gubernur Dedi semestinya satu kesatuan legislatif dan eksekutif dan harus saling menunjang dan memperkuat bukan saling meniadakan.
DPRD Jawa Barat, kata Memo, terlegitimasi sebanyak 120 orang mewakili rakyat Jawa Barat sehingga untuk membuat perundang undangan harus dilibatkan, bukan dilecehkan.
“Kami fraksi PDIP melakukan walk out demi kehormatan DPRD, lembaga DPRD, bukan fraksi bukan kehormatan fraksi. Merasa prihatin lah DPRD direndahkan dan dilecehkan,” kata Memo.
Baca Juga: Tukang Palak Sopir Truk di Kawasan Industri Bekasi Diciduk
“Kami perlu berbuat dan ini perlu ke pimpinan untuk mengadakan interplasi, minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD. Kami membela lembaga DPRD bukan fraksi tapi solidaritas kami bagaimana pun juga tidak bisa mempengaruhi fraksi lain,” tambahnya.
Anggota fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat menambahkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah sewajarnya dihormati sebagai pemimpin tanpa mengesampingkan konsep trias politika, legislatif, yudikatif dan eksekutif tentunya harus saling menghormati.
“Saya berharap di rapat paripurna hari ini, sebelum menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah, saya meminta ada klarifikasi dari gubernur. Dia tidak bisa berjalan sendiri,” tegasnya.
“Sebelum ada klarifikasi gubernur terhadap pernyataannya di Musrenbang, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan. Karena kita harus ada etika, harus saling menghargai,” lanjutnya.
Doni menyebut, sejak Musrenbang pada 7 Mei lalu, tidak ada satupun anggota maupun fraksi di DPRD yang menyikapi pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi tersebut.
Tonton juga: Lika Liku Bapak Pencak Silat Dunia
“Sampai hari ini DPRD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Dari fraksi PDIP menginginkan klarifikasi itu, kalau memang tidak membutuhkan dprd tidak usah dibahas raperda di DPRD,” tegasnya. (psn/jp)
