BANYAK KELUHAN: Kegiatan reses anggota DPRD Jabar Ihsanudin di Batujaya.
BATUJAYA, RAKA – Masa reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, dibanjiri keluhan masyarakat. Umumnya, warga mengeluhkan pelayanan publik, serta bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu.
Hal tersebut, diantaranya terpantau saat anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Ihsanudin melaksanakan program Reses I tahun 2019 di rumah warga Dusun Wayahan, Desa Karyabakti, Kecamatan Batujaya.
Di sela-sela kegiatannya, Ihsanudin mengakui, ada beberapa yang menjadi keluhan masyarakat Karyabakti seperti persoalan ekonomi. Saat ini penghasilan mereka masih rendah, sementara lapangan kerja di daerah tersebut tidak ada. “Kedepan saya berpikir pola kepemimpinan di Kabupaten Karawang harus lebih baik, sehingga sistem pemerintahan mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya saat ditemui Radar Karawang, Rabu (11/12).
Ihsanudin menambahkan, ada juga masyarakat yang menyampaikan perosalan di bidang pendidikan, semisal program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang disediakan pemerintah dianggap tidak tepat sasaran. Ada siswa pintar namun tidak mendapatkan bantuan, sedangkan orang mampu diberikan bantuan. “Sekolah-sekolah negeri secara prinsip sebetulnya sudah gratis, tetapi masih banyak pungutan liar. Anak-anak yang bawa kendaraan harus bayar parkir, sementara uang jajan mereka terbatas,” imbuhnya.
Lanjut Ihsanudin, dari sebagian ibu-ibu yang ditemuinya, juga mempertanyakan soal bantuan raskin atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang juga tidak tepat sasaran. Ada warga tidak mampu menerima manfaat BPNT, tapi harus menebusnya, padahal raskin sepenuhnya sudah menjadi hak masyarakat. “Adapun uang jalan itu bisa dicarikan dari dana operasional desa. Desa kan banyak uangnya. Dari kemendes saja 1,4 miliar, belum dari yang lainnya,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Selain kesejahteraan dan pendidikan, masyarakat Karyabakti juga mempertanyakan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang belum memadai. Secara umum, dirinya akan membawa keluhan masyarakat sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban dari hasil Reses I tahun 2019. “Walaupun itu bukan urusan komisi saya, tapi sebagai anggota dewan dan wakil rakyat Kabupaten Karawang, saya akan berjuang sepenuh tenaga dan pikiran saya. Sehingga keluhan-keluhan itu bisa diatasi oleh pemerintah,” jelasnya.
Niman (55), warga Karyabakti berharap, wakil rakyat harus peka terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat, juga dapat mencarikan jalan keluarnya. Karena masih ada warga miskin Karyabakti yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), KIP dan BPNT. “Wakil rakyat maupun pemangku jabatan harus pro rakyat, mudah-mudahan dengan diadakannya reses ini segala keluhan masyarakat bisa diatasi,” harapnya. (mra)
