PURWAKARTA, RAKA – Gara-gara banyak anggota dewan yang absen, Kabupaten Purwakarta nyaris gagal merayakan Hari Jadi yang ke-54, Rabu (20/7).
Jumlah anggota DPRD peserta rapat paripurna hari jadi hampir tidak quorum. Agenda rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Purwakarta yang sedianya dilaksanakan pukul 08.30 WIB, molor satu jam. Acara baru dimulai pukul 09.30 WIB. Molornya rapat paripurna Hari Jadi yang dihadiri Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum ini juga lantaran banyak anggota DPRD Purwakarta yang terlambat hadir.
Ketua DPRD Purwakarta Ahmad Sanusi membenarkan sidang paripurna sempat molor. Dia juga tak menampik banyak anggota DPRD tidak hadir dan nyaris tidak quorum. “Hasil cek absen, jumlah anggota yang hadir 27 orang. Selebihnya, belum diketahui alasannya. Kalau dua orang, sedang menunaikan ibadah haji,” katanya kepada sejumlah wartawan.
Tidak berhenti disitu, bolosnya para anggota dewan ternyata berlanjut. Bahkan lebih parah lagi, Kamis (21/7). Agenda rapat paripurna pembentukan Pansus Raperda Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta tahun 2022-2042 dan Raperda Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, hanya dihadiri 12 orang. Dampaknya, paripurna yang sedianya digelar pukul 09.00 dan pukul 13.30 WIB ini batal digelar.
Bahkan paripurna ketiga yang dijadwal akan dilaksanakan pukul 15.00 WIB bernasib sama. Belum diketahui alasan para anggota dewan ini bolos, namun beredar kabar hal ini dampak mulai kurang baiknya komunikasi politik DPRD dengan Bupati Purwakarta. “Tidak aneh kalau beredar pula kabar akan adanya penggunaan hak interpelasi oleh DPRD kepada bupati. Namun mengenai isu apa hak interpelasi ini digunakan belum diketahui,” kata Ketua Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta Hikmat Ibnu Aril.
Di lain pihak, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Purwakarta sangat menyayangkan atas ketidakhadiran banyaknya anggota dewan pada rapat paripurna. Ketua Umum KAMMI Purwakarta Rizki Rizaldi mengatakan bahwa kejadian ini sangat menyedihkan. “Ini menjadi pemandangan yang sangat menyedihkan. Seharusnya anggota dewan hadir di agenda-agenda yang membahas tentang segala sesuatu yang menyangkut hajat rakyatnya” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa jika di kemudian hari para anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat ini mencalonkan kembali, jangan percaya sama mereka. “Apapun alasannya, ini sangat tidak wajar. Anggota dewan yang tidak hadir sangat memalukan. Kita catat siapa namanya dan darimana partainya. Jangan lagi kita percaya kepada mereka” imbuhnya.
Ditambahkan Kabid Kebijakan Publik KAMMI Purwakarta Pepe Febianti selaku Kebijakan Publik KAMMI Purwakarta, kelakuan para anggota dewan ini akan menjadi bahan evaluasi dalam memilih wakil rakyat. “Kejadian ini semakin membuka mata kami selaku masyarakat Purwakarta untuk benar-benar memilih wakil rakyat yang tidak hanya gencar dalam kampanyenya, tapi juga moral dan akhlak yang menjadi sorotan,” ujarnya . (gan)
